Jakarta, ItWorks- Terpilihnya Indonesia sebagai penyelengara Presidensi G20 (Group of Twenty) tahun 2022 akan menjadi momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi, sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.
“Forum G20 sebagai Forum Ekonomi utama global memiliki posisi strategis. Karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, (22/11 2021), dilansir dalam siaran pers, baru-baru ini.
Menteri Johnny menyatakan, Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaan G20. Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 Triliun serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.
“Diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund & World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali,” tandasnya.
Disebutkan, dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG). “Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20,” terangnya.
Perkuat Agenda Transformasi Digital
Menurut Menteri Johnny, isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. Menkominfo menegaskan penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia. “Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang,” jelasnya.
Selain itu, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia. “Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital,” tutur Menteri Johnny.
Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global. “Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antar negara anggota G20 yang lebih kuat,” tegas Menteri Johnny.
Lebih lanjut dikatakan, posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.
“Konsensus yang tercipta pada sidang G20 dapat menghasilkan arah kebijakan bersama (common direction) di berbagai isu teknologi digital,” tegasnya.
Ditegaskan ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.
“Tidak hanya antar pemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya. Kementerian Kominfo mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital, untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia,” tegasnya.
Menurut Menkominfo peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.
“Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara keberlanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF,” jelasnya.
Diharapkan melalui DEWG, pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor. Sehingga akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.
Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. (AC)
