Jakarta, ItWorks- Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara merata di seluruh Indonesia untuk menopang akselerasi transformasi digital di kalangan masyarakat. Strategi pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah regulasi, sekaligus intervensi pembiayaan untuk memastikan konektivitas internet tersedia dengan baik.
“Hal itu dimaksudkan dalam rangka menghubungkan seluruh wilayah Indonesia saling terhubung. Benefit for all, agar fungsi infrastruktur digital sebagai enabler dapat dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam paparanya di acara “Indonesia Digital Outlook 2022: Encouraging the Acceleration of Sustainable Digital Transformation”, yang berlangsung secara hibrida dari Westin Hotel, Jakarta Selatan, (09/06/2022), dilansir dalam rilis pers.
Disebutkan, pemerintah saat ini telah membangun jaringan fiber optic pita lebar sepanjang 363.000 Km di darat dan sub-sea atau dasar laut Indonesia. “Panjang sekali, saya sering berkelakar menyampaikan panjangnya kita itu kalau ujungnya dipegang mengitari bumi sudah 9 kali. Tapi apakah ini sudah cukup? Belum. Kita masih harus menyambung seluruh titik-titik yang belum terhubung, to connect all unconnected the dots. Tahun ini Pemerintah akan menghubungkannya kembali, sekitar 12.000 KM yang harus digelar di darat dan di laut,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah juga membuka ruang untuk mengembangkan network fiber optic hingga tingkat global. Bahkan, saat ini tengah disiapkan pembangunan jaringan yang menghubungkan Indonesia dengan Pantai Barat Amerika Serikat.“Dengan jarak yang tidak seberapa itu (12.000 Km), dibandingkan dengan yang kita gelar di dalam negeri sudah lebih dari 360.000 Km,” tutur Menteri Johnny.
Untuk wilayah-wilayah yang belum bisa atau yang tidak dimungkinkan untuk dibangun jaringan pita lebar fiber optic, Pemerintah membangun microwave link dan fiber link. “Saya baru selesai rapat untuk memastikan, middle mile kita didukung dengan broadband service dalam konteks backhaul service. Untuk bisa menjangkau seluruh wilayah nasional kita yang belum bisa terhubung, guna menjangkau wilayah-wilayah tertinggal,” tutur Menkominfo Johnny G Plate.
Dijelaskan, jaringan satelit low orbit atau non-geostasioner orbit satellite akan bisa melayani kebutuhan layanan pita lebar yang lebih berkualitas dibandingkan dengan satelit-satelit geostationer. Oleh karena itu, Pemerintah juga menyiapkan dua High-Troughput Satellite Ka-Band yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dan negara anggota ASEAN.
“Hal itu dilakukan untuk memastikan infrastruktur backbone yang kuat, pemerintah telah menyiapkan Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 GBps dan Hot-Backup Satellite dengan kapasitas yang sama. Setengahnya 70 sampai 80 Gbps digunakan untuk Indonesia dan sisanya untuk ASEAN. Satelit dengan kapasitas 230 Gbps tahun depan akan diluncurkan ke orbit untuk mendukung middle mile kita,” ujarnya.
Keberadaan satelit ditargetkan untuk mendukung 150.000 titik layanan publik Pemerintah. “Belum sektor privat yang juga bertumbuh dan berkembang luar biasa. Saat ini kelurahan seluruhnya di wilayah 3T sudah terlayani dengan 4G backbone service,” ujarnya.
Diakui masih ada beberapa kawasan wilayah komersial masih belum tersedia sinyal telekomunikasi (blankspot). Menurutnya terdapat 3.435 desa yang masih belum memiliki akses telekomunikasi. “Pada saat pertama menjadi Menteri saya memeriksanya. Di ibukota pun ada yang blankspot. Alhamdulillah, Puji Tuhan sekarang sudah dilayani dan saya berterima kasih kepada operator selular semuanya yang telah berkomitmen untuk memastikan 3.435 desa dan kelurahan itu akan selesai dalam 2 tahun untuk dilayani dengan 4G sinyal coverage,” ungkapnya.
Ia menilai usaha besar ini menjadikan pemerintah sebagai regulator sekaligus pembangun infrastruktur TIK ditujukan sebagai enabler agar digital ekonomi Indonesia bisa bertumbuh dan berkembang. “Apalagi kita sama-sama tahu bahwa teknologi inovasi ini membawa dunia untuk bergerak menuju era transformasi digital, enggak bisa kita tahan!” tandasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi. Hadir pula Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid; Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayjend TNI Dominggus Pakel; dan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Muhammad Neil El Hilman.
Disamping itu, juga hadir Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif; Chair of B20 Summit, Shinta Widjaja Kamdani; CEO Data Center Indonesia, Otto Toto Sugiri; serta Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Tonny Wenas. Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid hadir secara daring melalui tayangan video. (AC)
