ItWorks- Dalam upaya meningkatkan daya saing logistik nasional, Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penataan sistem logistik nasional melalui implementasi program National Logistics Ecosystem (NLE). Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi secara terintegrasi.
Upaya akselerasi ini terus diupayakan pemerintah sesuai amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Sistem Logistik Nasional.. Penyusunan strategi yang komprehensif dilakukan untuk menjawab tantangan arus logistik agar semakin efisien dan sistematis, dan berdaya saing tinggi.
Perlu dipahami, National Logistics Ecosystem (NLE) sendiri merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (flow of goods) dan dokumen internasional (flow of document) sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, serta penghapusan repitisi dan duplikasi. Selain itu NLE juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem yang telah ada.
Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani selaku Ketua Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional menegaskan bahwa NLE menyediakan layanan dari hulu ke hilir dalam proses alur logistik barang ke luar negeri serta pergerakan barang dalam negeri. Manfaat yang melalui penerapan NLE antara lain seperti penerapan single submission (pabean-karantina, pengangkut, dan perizinan), single billing, fasilitasi payment channel, alat kontrol kepatuhan dan implementasinya, mendorong standarisasi layanan, dan memudahkan proses bisnis importir, eksportir, dan pelaku logistik lainnya.
“Dalam implementasinya, NLE disusun menjadi 4 pilar dan telah menunjukan beberapa progres capaian yang positif,” ungkap Dirjen Bea Cukai Askolani selaku Ketua Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional dalam diskusi Forum Eselon I Percepatan Implementasi Program NLE dari 19 lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan 4 Pimpinan BUMN terkait bidang Logistuik, di Jakarta, dilansior dalam portal web resmi Bea Cukai, Jakarta, baru-baru ini.
Adapun 4 pilar yang dimaksud di antaranya, Pilar I (simplifikasi proses) mencatatkan tren utilisasi yang meningkat pada single submission (SSm) Pengangkut, SSm QC, SSm Perizinan, dan manifes domestik. Pilar II (kolaborasi platform logistik) secara kesisteman sudah terbangun dan saat ini sedang dalam proses pengembangan oleh Lembaga National Single Window (LNSW). Pilar III (kemudahan pembayaran) telah berjalan skema single billing yang telah piloting di 12 pelabuhan di Indonesia. Dan pilar IV (tata ruang) terkait rencana penerapan kebijakan zonasi dan rencana sinkronisasi jalur kereta api peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Tahun 2022 secara umum terdapat 14 pelabuhan laut di Indonesia yang telah menerapkan layanan NLE. Di tahun 2023, implementasi NLE sedang dalam proses perluasan ke 32 pelabuhan laut lainnya dan 6 pelabuhan udara secara bertahap yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Askolani.
Ia menegaskan, untuk menilai efektivitas layanan NLE secara berkelanjutan, pada tahun 2023 akan dilakukan kembali survei NLE lanjutan. Diharapkan survei tahun 2023 dapat menghasilkan kualitas survei yang lebih baik dan komprehensif dengan pendekatan kuantitatif.
Askolani menegaskan bahwa NLE merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan entitas logistik. Besar harapan implementasi NLE tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga menghasilkan outcome yang positif bagi masyarakat. “Kami mengajak masyarakat dan para pelaku bisnis untuk mendukung implementasi NLE. Kepada Kementerian/Lembaga terkait, kami harap dapat terus berinovasi dan saling berkoordinasi untuk menghasilkan strategi besar NLE yang akan dijalankan di tahun 2024 mendatang,” pungkasnya. (AC)
