Jakarta, ItWorks- Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB terus berupaya mengakselerasi rencana peluncuran INA Digital. Bersama Tim GovTech Edu dan Tony Blair Institute (TBI) tengah dilakukan pematangan pembahasan meliputi penyusunan narasi dan pesan yang ingin dibangun melalui branding serta komunikasi INA Digital.
“Hari ini kami mematangkan terkait dengan langkah-langkah yang taktis dan teknis terkait dengan strategi rencana peluncuran dan pasca peluncuran GovTech Indonesia yang akan dilakukan oleh Presiden. Presiden Jokowi telah memilih nama INA Digital untuk GovTech kita. berbagai konsep logo dan maknanya sedang dibahas oleh anak-anak muda hebat ini dari GovTech Edu, TBI, DTO Kemenkes dan juga Tim SPBE Nasional,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat lanjutan rencana peluncuran INA Digital bersama Tim GovTech Edu dan Tony Blair Institute (TBI) di Jakarta, (05/02) dirilis melalui portal KemenPANRB, baru-baru ini.
Dikatakan, INA Digital mendukung amanat Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dalam rangka pengembangan teknologi berkualitas untuk akselerasi transformasi layanan prioritas di sembilan sektor yang telah ditetapkan. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia (SDI), transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Menurutnya, INA Digital terus dipersiapkan secara matang. Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penyelesaian penugasan layanan prioritas bersama dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati solusi tepat guna serta menyusun penugasan kepada Peruri.
INA Digital sendiri akan berperan dalam upaya mendukung Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah guna membangun dan mengintegrasikan teknologi berkualitas demi menciptakan solusi layanan publik yang tepat guna dalam mengakselerasi transformasi digital yang berkelanjutan.
Diharap nantinya dengan adanya INA Digital diharapkan persoalan digitalisasi layanan pemerintah yang sebelumnya tidak terintegrasi dan mengisi banyak aplikasi yang dirasakan masyarakat Indonesia selama ini bisa terselesaikan dan mempermudah seluruh layanan pemerintahan yang diberikan baik di pusat maupun daerah.
“Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini. (AC)
