Pengadilan Agama (PA) Surabaya tidak hanya cekatan dalam menangani berbagai perkara hukum yang menjadi wewenangnya, tapi juga piawai melakukan inovasi digital melalui berbagai solusi bisnis yang dikembangkan.
Setidaknya ada tiga aplikasi yang dikembangkan tim IT Pengadilan Agama Surabaya, yaitu aplikasi RAHMA (Ramah Hak Perempuan dan Anak), Monalisa (Monitoring dan Analisis Kinerja Hakim) dan aplikasi FEMINA (Fasilitas Informasi Pembayaran Nafkah Mantan Istri dan Anak).
Aplikasi RAHMA dikembangkan oleh IT Pengadilan Agama Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi yang diimplementasikan sejak 2022 ini merupakan program kerja sama antara PA Surabaya dan Pemkot Surabaya melalui aplikasi SSW Alfa, yang memantau apakah mantan suami sudah memenuhi kewajibannya, seperti nafkah mut’ah, iddah, dan nafkah anak.
“Jika belum terpenuhi, Pemkot Surabaya akan menunda layanan publik sampai hak-hak tersebut dipenuhi,” kata Kepala PA Surabaya Dr. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. dalam presentasi penjurian TOP Digital Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Jumat (1/11/2024).
Menurut Suhartono, program ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, program ini turut berkontribusi dalam mencegah munculnya cluster kemiskinan baru.
Sedangkan untuk aplikasi Monalisa mulai diimplementasikan Pengadilan Agama Surabaya pada 2023. Ini merupakan aplikasi kontrol pemenuhan hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Surabaya yang menyajikan rekapitulasi perkara perceraian setiap bulannya.
Fitur unggulan aplikasi Monalisa adalah menampilkan informasi secara rinci, termasuk nama ketua majelis yang menangani perkara, total perkara yang diputuskan, perincian antara cerai talak dan cerai gugat, jumlah perkara yang diputuskan dengan nafkah, mut’ah, atau hak asuh, cabut rukun, serta statistik perlindungan.
“Dengan aplikasi ini memudahkan pemantauan pemenuhan hak-hak tersebut, mendukung perencanaan kebijakan, serta efisien dalam penyajian laporan bulanan,” kata Suhartono.
Untuk aplikasi FEMINA mulai diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada 2024. FEMINA merupakan sistem monitoring mantan suami dan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan yang disematkan pada website Pengadilan Agama Surabaya.
“Fitur unggulannya adalah sistem monitoring otomatis yang memantau pemenuhan hak pasca perceraian seperti nafkah anak, iddah, atau mut’ah yang belum terpenuhi,” kata Suhartono yang dalam presentasinya membawakan materi berjudul Transformasi Digital Melalui Inovasi RAHMA pada Pengadilan Agama Surabaya.
Implementasi aplikasi FEMINA, kata Suhartono, bermanfaat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan menyediakan layanan yang lebih responsif, transparan, dan terpantau dengan baik.
Implementasi Aplikasi MA
Tak hanya membuat aplikasi sendiri, PA Surabaya mengimplementasikan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Misalnya adalah Electronic Justice System (E-Court) yang sudah digunakan PA Surabaya sejak 2018. E-Court merupakan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
Fitur unggulannya adalah Pendaftaran Online (e-Filling), Pembayaran Online (e-Payment), Pemanggilan Online (e-Summons) dan Persidangan Online (e-Litigations).
“Melalui e-court waktu yang diperlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk siding akan lebih hemat dan fleksibel. Oleh karenanya, e-court merupakan solusi bagi pihak yang memiliki kesibukan tinggi,” kata Suhartono.
Aplikasi MA lainnya yang juga diimplementasikan PA Surabaya adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP yang digunakan PA Surabaya sejak 2016 ini merupakan aplikasi teknologi berbasis website dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dalam penanganan perkara.
Ada beberapa fitur unggulan SIPP seperti Jurnal Perkara, Register Induk Keuangan, Delegasi, Laporan, Jadwal Sidang, Arsip Perkara, dan Antrean.
“SIPP merupakan register perkara elektronik yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengendalian administrasi perkara di pengadilan yang meliputi penerimaan perkara yang diajukan di pengadilan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, minutasi berkas, pelaporan perkara, pengarsipan berkas, maupun dalam keuangan perkara,” tutur dia.
PA Surabaya juga sejak 2018 mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang juga dikembangkan oleh MA. SIKEP adalah pengelolaan data kepegawaian secara elektronik melalui sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pegawai.
Bebera[a fitur unggulannya adalah Presensi Online, Profil Pegawai, Statistik, Dashboard MAP, Administrasi Pegawai.
“Dengan aplikasi yang terintegrasi dan komprehensif akan meningkatkan tranparansi, akuntabilitas dan efektifitas proses manajemen SDM pengadilan. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses, kecepatan dalam informasi, ketepatan informasi dan keamanan informasi,” ujar Suhartono.
Manfaatkan AI
Menurut Suhartono, PA Surabaya sudah memanfaatkan artificial intelligence (AI) sebagai solusi dari inovasi RAHMA. Pemanfaatan solusi berbasis AI berupa penggabungan data dari putusan SIPP dan data keuangan Badilag untuk menghasilkan dataset baru yang akan diunggah ke check-in Warga, sehingga layanan publik bisa lebih efektif dengan bantuan teknologi AI.
Terkait keamanan TI atau cyber security, menurut Suhartono, Pengadilan Agama Surabaya menggunakan server lokal yaitu SELinux. Untuk keamanan aplikasi yang berkaitan langsung dengan keperkaraan seperti SIPP, e-Court, SIKEP dilakukan terpusat di Mahkamah Agung RI.
“Untuk metode sinkronisasi pada aplikasi RAHMA dilakukan melalui direct upload, dengan keamanan data yang sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Kominfo,” kata dia.
Untuk pengamanan jaringan, menurut Suhartono, PA Surabaya sudah memasang firewall untuk memblokir lalu lintas tidak sah. Perlindungan informasi juga dilakukan melalui kontrol akses yang memastikan hanya pegawai yang memiliki izin yang dapat mengakses, termasuk dengan manajemen kata sandi yang aman.
PA Surabaya juga melakukan backup data yang dilakukan secara berkala jika terjadi kerusakan, kehilangan atau insiden lain .
Keberhasilan PA Surabaya mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai aplikasi digital tersebut berkat dukungan pegawai teknologi informasi (TI) yang pada 2024 ini berjumlah 4 orang untuk pegawai tetap dan 2 orang pegawai TI tidak tetap. Tahun 2024 ini, PA Surabaya juga menganggarkan total biaya TI sebesar Rp 305,176 juta atau 2,2 persen dari total pengeluaran PA Surabaya.
Tingkatkan Efisiensi dan Raih Apresiasi
Menurut Suhartono, implementasi berbagai solusi digital tersebut berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan melalui solusi digital, tata kelola IT, keamanan siber, dan AI.
Bahkan, PA Surabaya menjadi satu-satunya pengadilan agama di PTA Surabaya yang meraih status WBK pada 2018 berkat penerapan SPBE dan Pengadilan Terbaik dalam Peradilan Elektronik pada 2024 untuk kategori lebih dari 5.000 perkara.
Sejumlah apresiasi diberikan kepada PA Surabaya baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain dari Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFOA), Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Eselon I), Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Eselon I), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Eselon II), dan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung TI (Eselon II).
“PA Surabaya menjadi tempat studi banding beberapa satuan kerja, antara lain PA Semarang, PA Sidoarjo, PA Sumenep, PA Kediri, PA Ngawi, PA Bogor,” kata Suhartono.
Editor: Fauzi
