ItWorks.id- Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendorong percepatan kebijakan alokasi spektrum frekuensi Upper 6 GHz (6425–7125 MHz) sebagai fondasi pengembangan jaringan 5G-Advanced dan 6G di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing ekonomi digital nasional sekaligus menghindari terulangnya keterlambatan implementasi 5G akibat keterbatasan spektrum dan ekosistem pendukung.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Seminar dan Workshop Nasional bertajuk “Nilai Strategis Nasional TIK dari Alokasi Spektrum Upper 6 GHz untuk Mobile Broadband 5G-Advanced dan 6G di Indonesia” yang diselenggarakan MASTEL, belum lama ini. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, regulator, operator telekomunikasi, penyedia teknologi, akademisi, asosiasi industri, serta pelaku ekosistem digital untuk menyamakan pandangan mengenai pemanfaatan spektrum Upper 6 GHz.
Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan pembahasan mengenai Upper 6 GHz merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan ekosistem digital nasional dalam menghadapi era jaringan generasi berikutnya.”Pemanfaatan Upper 6 GHz merupakan agenda strategis yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang berbasis data, menyelaraskan perspektif, serta merumuskan rekomendasi yang mampu mendukung pengembangan ekosistem digital Indonesia secara berkelanjutan agar Indonesia tidak mengulang keterlambatan adopsi 5G akibat ketersediaan frekuensi dan ekosistem yang belum memadai,” ujar Sarwoto dilansir dalam siaran pers (09/07/2026), di Jakarta.
Menurutnya, kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan pita frekuensi Upper 6 GHz akan memperkuat fondasi layanan digital masa depan sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan ekonomi digital global.
Saat ini, alokasi spektrum Upper 6 GHz masih berada dalam tahap pembahasan kebijakan di Indonesia. Keputusan pemerintah terkait pemanfaatan pita frekuensi tersebut dinilai akan memberikan dampak jangka panjang terhadap investasi infrastruktur digital, pengembangan jaringan telekomunikasi, inovasi industri, serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2045.
Seminar nasional tersebut turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Marsda TNI Dr. Eko Dono Indarto, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Adis Alifiawan, serta Koordinator Ekosistem dan Ruang Digital Bappenas Andreas Bondan Satriadi.
Forum juga menggelar dua sesi panel strategis. Panel pertama membahas nilai strategis spektrum Upper 6 GHz bagi masyarakat dan ekonomi digital dengan menghadirkan Director of Spectrum Policy & Regulatory Affairs APAC GSMA Yishen Chan bersama perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Telkomsel, Institut Teknologi Bandung, Telkom University, dan Huawei Technologies.
Sementara panel kedua mengulas peta jalan kebijakan Upper 6 GHz Indonesia dengan menghadirkan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir bersama perwakilan Kemenko Polkam, Qualcomm International, XLSMART Telecom Sejahtera, Indosat Ooredoo Hutchison, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, ASTEL menargetkan forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah, antara lain Deklarasi Bersama Industri mengenai dukungan terhadap pemanfaatan Upper 6 GHz untuk layanan mobile broadband, Executive Summary, serta Dokumen Rekomendasi Kebijakan MASTEL. Selain itu, forum juga merekomendasikan pembentukan working group yang secara khusus membahas pengembangan spektrum untuk implementasi 5G-Advanced dan 6G.
MASTEL berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan spektrum nasional yang adaptif, berkelanjutan, serta mampu mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan.
