ItWorks- Suasana meriah mewarnai kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, saat para kepala daerah terpilih menjalani prosesi kirab menuju lokasi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengenakan seragam resmi, mereka melangkah dengan penuh khidmat diiringi lantunan musik dari drumben Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Prosesi kirab dimulai dari halaman Monas, tempat para kepala daerah berkumpul sebelum berjalan menuju Istana Kepresidenan. Barisan rapi para pemimpin daerah ini menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut.
Sepanjang rute menuju Istana Kepresidenan, dentuman drum dan tiupan terompet dari drumben GAP IPDN menambah kemegahan prosesi. Sesekali, para kepala daerah tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyaksikan dari kejauhan. Kirab ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol komitmen mereka dalam mengemban amanah rakyat.
Setibanya di halaman tengah Istana Kepresidenan, prosesi pelantikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Sementara itu, para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Surat keputusan tersebut yakni Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik. “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan sebagaimana dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI-Setpres) (20/2/2025).
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama. Adapun keenam perwakilan kepala daerah tersebut yakni:
- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagai perwakilan dari agama Islam;
- Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sebagai perwakilan dari agama Protestan;
- Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai perwakilan dari agama Budha;
- Bupati Merauke Yosep Gebze, sebagai perwakilan dari agama Katolik;
- Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, sebagai perwakilan dari agama Hindu; dan
- Wali Kota Manado Andrei Angouw, sebagai perwakilan dari agama Konghucu.
Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir. Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik.
