Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mendukung penguatan kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)sebagai Upaya untuk terus memperkuat sistem bagi rung siber yang aman.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menerima audiensi Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian PANRB, Kamis, (06/03/2025), di Jakarta. “Kami mendukung penguatan kelembagaan BSSN dalam menjaga ruang siber di Indonesia. Penguatan kelembagaan ini juga perlu menganalisis pada kebutuhan penguatan fungsi dari BSSN sesuai dengan perkembangan dan juga arahan presiden,” ungkap Menteri Rini sebagaimana dirilis Humas KemenPANRB, baru-baru ini.
Penguatan kelembagaan BSSN dilakukan dalam rangka mentransformasi BSSN dalam penyelenggaraan fungsi siber dan sandi. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola pemerintah, yang mana harus dapat menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi dan mengembangkan sistem smart government.
Penguatan ini di antaranya berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai upaya penguatan ruang siber untuk mendukung transformasi digital pemerintah pada layanan pemerintah dan ranah publik. “Sehingga terdapat sinkronisasi kebijakan pemerintah digital dan regulasi keamanan siber untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan standar,” jelas Rini.
Disampaikan bahwa BSSN juga terus mendukung pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai landasan dari program transformasi digital pemerintah. BSSN memiliki peran dalam menyinkronkan kebijakan digital pemerintah serta mengawal revisi Perpres SPBE untuk memastikan keamanan dalam transformasi digital.
Selain itu, Menteri Rini juga mendukung langkah BSSN untuk memperkuat SDM aparatur di instansi pemerintah dalam bidang siber dan sandi. Lulusan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintah karena merupakan jabatan umum yakni jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.
Lulusan Poltek SSN merupakan SDM unggul di bidang siber dan sandi yang siap untuk ditempatkan di berbagai instansi pemerintah. “Mereka dapat menjadi penguatan manajemen talenta digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Kementerian PANRB dapat mendorong kepada instansi pemerintah untuk dapat mengusulkan penggunaan lulusan Poltek SSN untuk memperkuat dalam bidang siber dan sandi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan BSSN sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini terkait dengan pengamanan ruang siber.
“Presiden memberikan arahan kepada BSSN bahwa siber bukan hanya defense, tetapi juga offense dan harus ada regulasi terkait hal tersebut. Pemerintah perlu bertindak lebih aktif agar tidak ada celah serangan siber,” jelas Nugroho.
Terkait lulusan Poltek SSN yang dapat disebar ke berbagai instansi pemerintah, Nugroho pun mengatakan bahwa BSSN siap menyediakan SDMnya. “Kami siap mendukung sebanyak-banyaknya instansi pemerintah untuk memiliki SDM dengan kapabilitas persandian dan siber,” pungkasnya. (AC)
