ItWorks.id- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat transformasi digital pemerintahan daerah melalui kegiatan Visitasi/Onsite Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan visitasi yang dilakukan (9/11/2026) ini bertujuan mendampingi pemerintah daerah yang belum menyelesaikan penilaian mandiri, sekaligus melakukan verifikasi dan klarifikasi bukti dukung serta meningkatkan pemahaman terhadap indikator evaluasi kinerja pemerintah digital.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, penerapan kebijakan pemerintah digital di daerah membutuhkan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini penting agar arah transformasi digital dapat diterjemahkan secara selaras ke dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola pemerintah digital, meningkatkan kualitas perencanaan strategis, serta membangun ekosistem layanan digital yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan pengguna,” ujarnya dirilis Humas KemenPANRB melalui portal web resmi (11/11/2026).
Visitasi tersebut menyasar lima pemerintah kabupaten dan satu pemerintah provinsi di wilayah NTT yang belum menyelesaikan penilaian mandiri. Melalui pendampingan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 mencakup tujuh aspek dan 20 indikator, meliputi tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan pemerintah digital, teknologi digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.
Dalam proses visitasi, tim asesor yang terdiri atas asesor eksternal dan tim Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB membahas kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi indikator penilaian. Pembahasan mencakup kelengkapan dokumen perencanaan, data, serta bukti dukung pelaksanaan layanan digital.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Joseph Leonard Kale mengatakan, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai evaluasi kinerja pemerintah digital juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.
Dalam sesi diskusi dan konsultasi, tim asesor memberikan arahan mengenai mekanisme pengisian instrumen evaluasi, pemenuhan bukti dukung, serta tahapan penilaian berdasarkan tingkat kematangan setiap indikator. Pemerintah daerah juga berkesempatan menyampaikan kendala dan mendiskusikan langkah perbaikan sesuai kondisi masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
