Jakarta, Itech – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggandeng perusahaan raksasa Internet telah menghapus ribuan akun dan konten yang tersebar di media sosial setelah insiden serangkaian ledakan bom di Surabaya.
Dari hasil investigasi selama dua hari terakhir, pemerintah dan platform media sosial menemukan lebih dari 1.000 akun yang terindikasi membuat hingga menyebarkan konten negatif, khususnya terorisme dan radikalisme.
Rudiantara (Menteri Kemkominfo) mengatakan pertemuan dengan raksasa internet itu untuk penanganan konten terorisme dan radikalisme. Ia memastikan penanganan akun dan konten bermasalah di keempat layanan itu akan lebih sering dan cepat.
“Tadinya kan kadang-kadang bisa sehari, dibawa dulu ke Amerika, lama, kalau sekarang sudah hitungan jam,” katanya di Jakarta.
Rudiantara mengatakan ada sekitar 280 akun yang sudah dibekukan di Telegram, 300 akun di Facebook, 250 lebih di YouTube, dan sekitar 70 akun di Twitter. Namun belum semua dari akun maupun konten yang bermasalah di masing-masing layanan tersebut sudah ditindak.
“Didentifikasi semuanya ada ribuan akun sudah terkonfirmasi, ada yang sudah di-take down dan ada yang belum. Saat ini Polri dan BNPT masih melacak keberadaan pemilik akun yang belum terhapus,” katanya di gedung Kemenkominfo.
“Polri ingin tahu jaringan mana. Itu alasan kenapa belum di blokir,” ujarnya.
Rudiantara mengatakan Pemerintah menegaskan terorisme adalah musuh bersama dan mengimbau para penyedia platform untuk terus meningkatkan pengawasan terhadapat konten-konten terorisme.
“Pemerintah tegas tidak ada kompromi untuk konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang ujung-ujungnya bisa berimbas kesatuan NKRI,” ujarnya.
Semuel Pangerapan (Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo) mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan keempat raksasa Internet karena akun dan konten radikal mudah ditemukan di keempat layanan tersebut.
“Yang biasanya ada (akun) radikal-radikal ya empat ini, enggak ada lagi yang lain,” pungkasnya.
Rudiantara mengatakan pemerintah sudah melakukan tindakan preventif dengan menggunakan Mesin AIS untuk menyaring konten yang berpotensi memicu aksi teror seperti cara pembuatan bom.
“Mesin AIS setiap dua jam sekali dapat melakukan pengaisan di Internet dan memblokirnya,” ujar Rudiantara.
