Jakarta, Itech- Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2018 yang digelar selama tiga hari (17-19 Juli) menghasilkan beberapa rekomendasi teknologi yang ditujukan untuk memperkuat peran dan eksistensi teknologi dalam mendukung pengembangan industri nasional dan daya saing bangsa.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto, menekankan pentingnya rekomendasi teknologi ini untuk menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam pembangunan bangsa di era Industri 4.0.
“Kami harap bahwa rekomendasi yang dihasilkan KTN tidak berhenti di kongres ini berakhir, tetapi tetap bergulir dan menjadi pijakan pengambilan keputusan di kemudian hari. Kiranya upaya ini dapat menjadi tonggak dalam perjuangan menuju kemandirian teknologi dan bangsa,” kata Unggul dalam acara penutupan KTN 2018 di BPPT, Jakarta, Kamis (19/7).
Disebutkan, dalam bidang Teknologi Pertahanan Dan Keamanan banyak membahas arah kebijakan nasional industri pertahanan, teknologi industri pertahanan, ketahanan nir militer, kebutuhan teknologi keamanan untuk penguatan kedaulatan NKRI pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan wacana konsorsium dalam pengembangan teknologi industri pertahanan.
“Di bidang teknologi industri Hankam juga telah dilaksanakan penyerahan desain standar Kapal Cepat Rudal (KCR) kepada Kementerian Pertahanan. Diharapkan setelah diserahkan, Desain Standar KCR dimanfaatkan TNI AL dalam membangun armada KCR sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan KCR agar lebih efisien dan efektif oleh galangan kapal nasional di Indonesia,” paparnya.
Disebutkan, rekomendasi dalam Industri Pertahanan antara lain, perlu adanya jaminan keberlangsungan program produksi industri pertahanan sehingga memberikan manfaat yang memadai dibandingkan dengan nilai investasi. Komitmen pengguna memanfaatkan hasil inovasi indhan dengan memperhatikan tahapan inovasi secara memadai. Audit teknologi sebagai bagian dari strategi pembinaan industri pertahanan.
Penguasaan 7 teknologi kunci program prioritas industri pertahanan menjadi target utama penguasaan teknologi. Kegiatan litbangyasa harus berjalan seiring dengan pengadaan alat-peralatan-pertahanan (Alpalhan).
“Teknologi Keamanan harus mampu beradaptasi dengan tantangan keamanan masa depan, antara lain dengan pemanfaatan wahana tak berawak (drone), antisipasi terhadap ancaman cyber, dan pemanfaatan digital security system untuk pemantauan keamanan,” ujarnya.
Sementara itu, di bidang Teknologi Kebencanaan, kongres ini memberikan masukan dalam rekomendasi Kebijakan dalam teknologi kebencanaan meliputi, Pengarusutamaan Teknologi Pengurangan Risiko Bencana (PRB), menuju Disaster Ready Nation dan upaya inovasi Teknologi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. Paradigma Supermarket Bencana berubah menjadi Laboratorium Bencana dan menjadi Pusat Industri Teknologi Keselamatan Bencana.
“Rekomendasi Teknologi kebencanaan antara lain penguatan teknologi untuk pemutakhiran data, sistem peringatan dini dan monitoring potensi ancaman multi-bencana (Geologi dan Hidrometeorologi), serta peningkatan teknologi informasi melalui penerapan era industri komunikasi 4.0 dan pengkajian teknologi 5.0,” terangnya.
Menurutnya, BPPT mampu berperan dalam upaya inovasi Teknologi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. Perlu dilaksanakan penguatan teknologi untuk pemutakhiran data potensi ancaman multi-bencana. Selain itu juga perlunya penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi multi-bencana yang akurat secara teknologi dan mudah dipahami oleh komunitas yang berkaitan langsung dengan bencana.
“Pembangunan Sistem Monitoring potensi bencana secara nasional dengan resolusi tinggi perlu dibangun melalui peningkatan kerapatan sensor dan kualitas jaringan, sehingga potensi bencana dapat terpetakan dan terukur dengan akurat. Teknologi dan metode teknik prediksi bencana geologi, terutama yang sulit diprediksi (fast-onset) perlu dikembangkan bersama. Dalam KTN 2018 ini bidang teknologi kebencanaan juga meluncurkan buku outlook teknologi kebencanaan yang juga disaksikan oleh Kepala BNPB,” jelasnya.
Sedangkan terkait bidang Teknologi Material dilakukan pembahasan untuk substitusi impor bahan baku industri dan komponen. Secara konsep, pengembangan teknologi material untuk mendukung industri nasional perlu didasarkan pada alasan-alasan permasalahan di industri, di antaranya seperti ketergantungan impor bahan baku industri dan komponen, minimnya kemampuan pengelolaan SDA dan lemahnya inovasi teknologi material.
Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas dan tren perkembangan industri nasional khususnya industri andalan di dalam Industri 4.0, maka diperlukan rekomendasi kebijakan penguatan teknologi material antara lain membuat database mineral Indonesia secara komprehensif tentang potensi dan cadangan sumber daya alam
Kemudian mengintegrasikan potensi lokal untuk mendukung pemanfaatan SDA melalui harmonisasi antara tarikan kebutuhan industri andalan dengan industri pendukung serta industri material dasar, memberikan stimulan (berupa insentif, tax allowance, tax holiday) kepada industri yang menggunakan produk bahan baku lokal (substitusi bahan baku impor), mendorong kebijakan investasi yang mendukung kemandirian industri dalam negeri berbasis sumber daya lokal.
Termasuk juga, meningkatkan manfaat investasi melalui kerja sama dan alih teknologi dengan melibatkan pemerintah, litbang terkait dan swasta, mendorong industri bahan baku berbasis SDA agar berdaya saing seperti bahan baku industri petro kimia, memberikan kemudahan pembangunan industri baru substitusi produk impor, proteksi impor agar produk barang jadi lokal terlindungi, serta mendukung standardisasi produk lokal berbasis inovasi maupun produk industri yang sudah ada agar mudah diterima pasar. (red/Ju)
