Jakarta, Itech – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantisipasi serangan siber di berbagai daerah di Indonesia. Caranya, BSSN akan menawarkan sebuah sistem data center untuk memproteksi ruang siber kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Dari BSSN ada rencana untuk mengantisipasi keamanan siber seluruh provinsi di Indonesia. Kami akan tawarkan ke provinsi-provinsi, sebuah data center yang nanti dikoneksikan langsung ke BSSN,” kata Djoko Setiadi (Kepala BSSN) di Jakarta.
Djoko mengatakan BSSN dapat langsung mengantisipasi atau menangkis setiap serangan siber secara real time, jika semua data center milik pemerintah daerah atau provinsi terhubung ke sistem BSSN.
“Jadi, kalau ada serangan, BSSN akan segera me-recover secara real time,” tuturnya.
Sementara itu Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) mengatakan Kemendagri akan menggandeng BSSN untuk melaksanakan assessment keamanan sistem dan infrastruktur secara rutin di ruang pimpinan di lingkungan Kemendagri.
“Cara ini akan mendeteksi dini dari ancaman penyadapan dan kebocoran informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Selain itu, Kemendagri juga menggunakan VPN milik BSSN untuk pengiriman-pengiriman informasi yang sifatnya biasa, terbatas, dan rahasia dengan fitur enkripsi khusus.
Simulasi Insiden Siber
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Konrad Adenaur-Stiftung (KAS) menggelar latihan simulasi bersama insiden siber.
Sesjen Watannas Doni Monardo mengatakan aspek keamanan siber termasuk dalam bagian dari tugas negara memberi rasa aman kepada seluruh warga negara.
“Cyber security menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia dan ditujukan untuk mendukung Nawacita dalam mengamankan sektor strategis nasional, kepentingan, dan masyakat,” kata Doni.
Kegiatan simulasi insiden siber itu diadakan dalam rangka menyiapkan sistem dan personil untuk menghadapi situasi jika suatu saat terjadi serangan pada infrastruktur objek vital nasional.
