Parlemen Inggris mengambil langkah tegas dengan menyita sejumlah dokumen internal Facebook karena Mark Zuckerberg (CEO Facebook) berkali-kali menolak menjawab pertanyaan dari anggota parlemen.
Dokumen-dokumen internal itu mengupas tentang keputusan-keputusan Facebook atas data dan kontrol privasi terkait skandal Cambridge Analytica. Dokumen itu juga mencatut e-mail rahasia antara eksekutif-eksekutif senior dan korespondensi dengan Zuckerberg.
Ketua Komisi Digital, Budaya, Media, dan Olahraga (DCMS) Damian Collins mengajukan hak parlementer yang memaksa pendiri perusahaan peranti lunak Amerika Serikat Six4Three untuk menyerahkan sejumlah dokumen selama perjalanan bisnis ke London.
“Kami sedang berada di lingkup yang belum (dapat) dipahami,” ujar Collins yang juga memimpin penyelidikan terkait berita-berita bohong (fake news) seperti dikutip The Guardians.
Parlemen Inggris akan mengirimkan surat panggilan ke Six4Three dengan tenggat waktu dua jam agar pendiri perusahaan memenuhi perintah tersebut. Jika pendiri Six4Three menolak menghadap parlemen, maka ia akan berisiko terkena denda dan dapat dipenjara jika tidak menyerahkan dokumen tersebut.
“Ini adalah tindakan yang belum pernah (kami lakukan) sebelumnya, tapi ini (juga) situasi yang belum pernah (kami hadapi) sebelumnya. Kami gagal mendapatkan jawaban dari Facebook dan kami percaya dokumen-dokumen tersebut berisi informasi terkait kepentingan publik,” sambungnya.
“Kami memiliki pertanyaan-pertanyaan serius untuk Facebook. Facebook telah menipu kami tentang keterlibatan Rusia dan mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang skandal Cambridge Analytica,” ujarnya.
Boikot Iklan
Anggota parlemen Inggris mendesak pengiklan untuk memboikot perusahaan internet, seperti Facebook, Twitter, dan Google karena gagal menghapus atau mengontrol publikasi konten ekstremis dan berita palsu atau hoaks.
Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen Inggris menyimpulkan bahwa badan keamanan membutuhkan bantuan dari perusahaan Internet untuk mencegah pertumbuhan materi ekstrimis online.
Komite itu mengatakan penyedia layanan komunikasi online atau Communications Service Providers (CSP) telah membuat sedikit kemajuan nyata selama empat tahun terakhir untuk memerangi publikasi konten ekstrimis.
Anggota parlemen mendorong perusahaan yang beriklan di platform CSP supaya menekan CSP agar menghapus konten ekstremis, dengan mengancam akan menarik iklan apabila hal itu tidak dilakukan dan berdampak lebih besar pada CSP.
