Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah lebih berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya perdesaan. Untuk itu, Tjahjo berharap BPR milik Pemda bisa dikelola secara profesional salah satunya dengan penggunaan teknologi digital.
“BPR milik Pemda ke depan secara profesional harus persiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat di daerah pedesaan,” kata Tjahjo di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).
Datacomm Dan Aliansi Partner Luncurkan Solusi Core Digital Terpadu
“BPR harus mampu mandiri, berinovasi dan terus memberikan berbagai dukungan bagi kemajuan daerah. Hal kecil misalnya ATM, itu masih menjadi permasalahan yang belum tuntas dan harus segera dituntaskan demi kenyamanan pengguna jasa perbankan,” jelas Tjahjo.
“Harus bangun komunikasi dengan Pemda, perbankan, OJK dan lain-lain. Sekarang sudah bergerak tinggal optimalkan dengan digital. Untuk menghadapi era yang lebih berat dan canggih sehingga perlu peningkatan SDM,” tambahnya.
Hal itu disampaikan Tjahjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se Indonesia (Perbamida).
Tjahjo menjelaskan untuk menjadi lembaga yang profesional, BPR milik Pemda harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itu, pengurus BPR milik Pemda harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.
Sebab, menurutnya, BPR milik Pemda mempunyai tanggung jawab sebagai salah agen pembangunan daerah. BPR milik Pemda juga sebagai pengejawantahan salah satu nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“BPR milik Pemda dengan keunikannya dan kedekatan dengan masyarakat dan UMKM yang ada harus bisa jadi yang terdepan dalam penguatan kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Tjahjo.
Baca juga:
TOP BUMD 2019 Kembali Digelar oleh Madani Group
