Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menceritakan suka duka menjadi menteri selama hampir lima tahun ini. Dia mengatakan hal terberat selama menjadi menteri, yaitu keputusan pembatasan internet.
“Itu memang salah satu yang paling berat bagi saya membuat kebijakan pembatasan. Pembatasan ini kan saya dua kali melakukan selama di kementerian ini. Pada bulan Mei dan pada saat di Papua. Itu karena peredaran hoaks,” kata Rudiantara dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Hal itu dilakukan, karena dia melihat terdapat beragam hoaks yang beredar saat itu, mulai dari disinformasi, menghasut, provokasi, hingga yang mengadu domba. Seperti saat demonstrasi di Jakarta pada 21-22 Mei, kata dia, dalam sehari terdapat sampai sekitar 400 url.
Adapun pada awal September, terjadi aksi massa yang berakhir rusuh di Papua. Ujung dari hal itu, pemerintah membatasi akses data internet di Papua. Pembatasan tersebut mendapatkan kritik dari masyarakat.
Menurut dia, pembatasan data internet memang membuat orang kehilangan sumber informasi dalam jangka waktu tertentu pendek. Namun, kata dia, masyarakat justru lebih banyak kehilangan sumber informasinya yang tidak kredibel. Di mana, dia menilai hal itu bagus untuk sementara.
“Tapi pembatasan itu opsi terakhir yang kamu lakukan. Karena kami harus menjaga prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dengan national security,” kata dia.
Dia mengklaim pada waktu melakukan pembatasan data internet pada 21-22 Mei diapresiasi oleh global. Dia melihat terdapat 10 referensi negara yang pernah melakukan hal itu, namun pilihannya hanya diblokir total atau dihidupkan, bukan pembatasan tertentu.
Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
“Karena itu kami diundang di Inggris untuk menyampaikan presentasi, kok Indonesia bisa dianggapnya menyeimbangkan antara implementasi freedom of press atau freedom of expression dengan national security,” kata Rudiantara.
Dia juga mengatakan pemblokiran itu menguntungkan bagi eksodus di Papua. Contohnya, kata dia, saat pekan lalu bertemu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dia mengatakan hal itu menguntungkan warga Jawa Timur di Papua yang ingin kembali ke Jawa Timur.
“Mereka bahkan mengharapkan ditutup total, karena mereka ketakutan dari informasi yang mereka terima melalui internet. Kalau kita merasakan punya empati dengan mereka, bahkan maunya ditutup total. Kita di Jakarta tidak merasakan, jadi seolah-olah warga Papua dan Wamena saja yang merasakan,” kata dia.
Peredaran HOAX apa fakta yang disembunyikan?