Penggunaan alat yang sumbernya radiasi jika tidak dioperasionalkan oleh orang yang berkompeten dan dioperasionalkan tanpa seijin Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) akan merugikan manusia yang mendapatkan paparan radiasi dari alat tersebut.
Selama ini jika ditemukan penyalahgunaan hanyalah sanksi pelanggaran operasional peralatan yang mengandung nuklir, hanya bersifat perdata, belum masuk ke ranah hukum. Karena itu, Bapeten, tengah menggodok RUU Keamanan Nuklir, yang dalam pasal sanksi memasukkan hukum pidana.
“Selama ini pelanggaran hal tersebut tadi belum ada peraturan yang memuat sanksi pidana. Padahal penggunaan nuklir yang tidak sesuai prosedur sangat berpotensi merugikan masyarakat yang bisa dibawa ke ranah pidana.” ungkap Kepala BBapeten Jazi Eko Istiyanto, disela sela Seminar Keselamatan Nuklir 2014, di Jakarta, Rabu (25/6).
Seminar Keselamatan Nuklir 2014 ini untuk menjalin komunikasi dan mempromosikan hasil penelitian, kajian atau tinjauan yang kemudian muncul ide baru terkait pengawasan ketenaganukliran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Seminar yang dihadiri para pemangku kepentingan dan masyarakat ini sangat diperlukan dalam pengawasan. Tidak hanya dalam rangka penyusunan dan sosialisasi peraturan, namun juga dalam rangka perizinan dan inspeksi. (ju/PS)
