Jakarta, Itech- Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk kegiatan riset eksplorasi uranium yang dimiliki Indonesia. Sebab, kegiatan penelitian dan pengembangan pada eksplorasi, penambangan, dan pengolahan uranium dan thorium merupakan bagian dari support untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
“Harapan kami untuk presiden terpilih, ada anggaran penelitian eksplorasi uranium sebesar Rp10 miliar. Misalnya, digunakan untuk setiap pengeboran di lokasi-lokasi potensial uranium di seluruh Indonesia. Belum lagi peralatan dengan teknologi yang mumpuni, ditambah SDM yang kompeten,” kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistiyo Wisnubroto dalam Training Meeting bertema Best Practice in the Uranium Production Cycle – From Exploration Through to Mining di Jakarta, (14/10). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan teknologi tentang eksplorasi dan pengolahan uranium.
Djarot menjelaskan saat ini BATAN telah menguasai teknologi pengolahan pemisahan Uranium dan Thorium terutama dari monasit hasil aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka, sehingga didapatkan Logam Tanah Jarang oksida yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Logam tanah jarang sangat dibutuhkan sebagai magnet untuk industri elektronik dan mesin.Saat ini sedang terjadi penurunan langka pasokan logam tanah jarang akibat perlindungan ekspor dari negara pemasok logam tanah jarang terbesar di dunia, yaitu China.
“Karena itu, di tahun depan, BATAN bekerjasama dengan PT. Timah akan mendirikan Pilot Plant Pengolahan Monasit di Pulau Bangka untuk meningkatkan nilai keekonomian sekaligus dapat mengurangi pencemaran lingkungan radioaktif di sekitar wilayah pertambangan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Sumaryanto, Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir menambahkan, uranium di kerak bumi terdeposit bersama-sama dengan mineral lainnya. Agar dapat menghasilkan energi yang efisien, uranium harus diolah melalui serangkaian tahapan proses yang panjang dan komplek dibanding pemrosesan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas. Meskipun demikian, porsi ongkos bahan bakar nuklir terhadap ongkos total pembangkitan listrik dari PLTN adalah realtif kecil, yaitu sekitar 20%.
Sekedar catatan, Indonesia telah melaksanakan eksplorasi mineral radioaktif (bahan galian nuklir) sejak tahun 1972. Kegiatan ini bekerjasama dengan lembaga atom asing seperti CEA (Prancis), BGR (Jerman) dan PNC (Jepang). Tak hanya itu, Indonesia juga telah menguasai teknologi eksplorasi, penambangan dan pengolahan uranium skala pilot dengan kapasitas 2 ton/hari di daerah prospek, antara lain di daerah Kalan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Saat ini terdapat beberapa daerah potensial lainnya dengan tahapan eksplorasi yang bervariasi seperti di Provinsi Kep. Bangka – Belitung, Kab. Mamuju – Sulawesi Barat, Sibolga – Sumatra Utara, dan Biak – Papua. Mamuju adalah daerah prospek baru yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam waktu ke depan. Tingkatan potensi sumber daya Uranium di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 70.000 ton U3O8 dan Thorium 125.000 ton Th.
Sayangnya, sejak diberlakukannya UU No.10/ 1997, potensi uranium sebesar itu tidak bisa di ekploitasi untuk kepentingan komersil, meskipun dalam UU tersebut diatur bahwa penyelidikan uranium, ekplorasi dan ekploitas bahan galian hanya dilakukan oleh Batan. “Jumlah Uranium yang cukup besar dan potensial tersebut membuat banyak pihak asing dan juga swasta yang menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Indonesia,” tutup Djarot. (red/ju)
