Penulis: Busthomi Asyari
Full digital. Begitu kesan yang didapat melihat dari kinerja Lembaga National Single Window (LSNW) Kementerian Keuangan. Pasalnya, sebagai lembaga yang mengatur tata kelola ekspor-impor, dan logistik layanan yang diusung LSNW serba digital melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).
Ruang lingkup LNSW sendiri terdiri dari Tradenet, Portnet, pertukaran data secara elektronik, dan ASEAN single wndow.
“Untuk Tradenet adalah mengintegrasikan 15 kementerian/lembaga (K/L) dengan sistem INSW terkait kegiatan ekspor dan impor sesuai Perpres No 44 tahun 2018, yakni melalui satu pintu (submission/SSm) perizinan dan rekomendasi, SSm Joint Inspection Pabean-Karantina, dan SSm Fasilitas Fiskal,” tutur Kepala LNSW, Mochamad Agus Rofiudin saat sesi penjurian Top Digital Awards 2020 yang dilakukan secara virtual, Rabu (11/11).
Dalama sesi penjurian itu, Agus Rofiduin didampingi oleh YFR Hermiyana (Direktur Efisiensi Proses Bisnis), Rachmad Solik (Direktur Teknologi Informasi), dan Muhamad Lukman (Sekretaris).
Agus menambahkan, untuk Portenet berupa platform terminal operator, shipping line, trucking, TPS, finance, melalui SSm pengangkut, manifest domestic, dan Delivery Order (DO) dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2).
Lalu pertukaran data secara elektronik, berhubungan dengan sistem NSW negara lain (melalui perdagangan internasional). Plus, mengintegrasikan dengan ASEAN single window (dalam rangka perdagangan ASEAN).
“Dengan begitu, LNSW sendiri bisa disebut sebagai transformer layanan publik di bidang ekspor, impor, dan logistik melalui penerapan sistem elektronik secara terintegrasi itu,” tegas Agus.
Sistem elektronik yang terintegrasi itu, seperti tertuang dalam Reformasi Pelayanan K/L yakni melalui SSm perizinan alat kesehatan (alkes) untuk covid -19 (BNPB), SSm persetujuan ekspor (PE) alkes, SSm joint inspection (JI) pabean karantina, SSm pengangkut, integrasi data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Surat Keterangan Asal (SKA), Single Stakeholder Informafion (SSI)/Indonesia Single Risk Management (ISRM), dashboard Service Level Agreement (SLA) dan tracking dokumen untuk K/L serta stakeholder, plus peningkatan peran Unit Layanan Single Window (ULSW).
Selanjutnya, Integrasi Probis Internasional. Sistem ini terdiri dari Electronic Certificate of Origin (e-COO) ASEAN, ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), eForm AK (ASEAN-Korea), tariff rate quota (TRQ) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), ACDD Singapura, e-form E China, e-SPS (Electronic Sanitary and Phyto-Sanitary), integrasi dan otomasi pertukaran data ekspor/impor dengan negara ASEAN, integrasi dan otomasi pertukaran data ekspor/impor dengan negara di luar ASEAN.
Kemudian, Dukungan Manajerial, berupa Dashboard post border, Dashboard komoditi pangan strategis, Dashboard dwelling time, Dashboard UKM ekspor, Dashboard e-COO, dukungan data dan informasi bagi pengambilan kebijakan di K/L, dashboard investasi nasional, office automation, activity based workplace, pelaksanaan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kemenkeu.
Sitem elektronik yang terintegrasi itu juga terhubung dengan sistem TI Penerimaan Negara, yakni sistem informasi pengelolaan batubara, perluasan integrasi pengawasan komoditi lain (perikanan, kehutanan, dan lain-lain), integrasi probis dan sistem IT pengawasan penerimaan negara di setiap K/L terkait.
Dengan fasilitasi yang disuguhkan dalam koridor sistem ini adalah kantor bersama ekspor, SSm fasilitas migas, SSm fasilitas panas bumi, DO online dan SP2, integrasi sistem kawasan ekonomi khusus (KEK), integrasi layanan masterlist BKPM untuk investasi, dan pengembangan fitur fasilitasi untuk keudahan ekspor UMKM.
“Dan terbukti, keberhasilan dari sistem INSW sendiri sudah terlihat dari beberapa pencapaian yang sudah kami laksanakan dalam banyak hal seperti adanya perluasan cakupan integrasi, yakni fasilitas fiskal (migas, panas bumi, SKB PPN, investasi/masterlist BKPM) dan di sejak tahun lalu sudah terintegrasi dengan 18 K/L,” terang Agus.
Pencapaian lainnya juga dalam rangka pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE). Lagkah ini dilakukan sebagai bentuk simplifikasi proses bisnis dengan menghilangkan repetisi dan duplikasi, kolaborasi sistem layana logistik, kolaborasi dengan sisitem layanan fasilitas perdagangan, kolaborasi dengan sistem kepabeanan dan karantina, serta kemudahan transaksi pembayaran, dan sebagainya.
Dia juga mencontohkan kesuksesan sebuah sistem terlihat dari parameter dari waktu pengurusan yang lebih cepat dan singkat. Dan terbukti beberapa layanan dengan sistem ini bisa dipangkas lebih efisien.
“Seperti percepatan SLA waktu layanan fasilitas migas, sebelum SSm bisa lama hingga 42 hari, sesudah SSm hanya 17,44 hari ini mandatori sejak 1 maret 2020. Juga adanya percepatan waktu layanan fasilitas panas bumi, sebelum SSm 19 hari, sesudah SSm hanya 4,33 hari,” dia menerangkan.
Tak hanya dari aspek waktu, sistem ini juga menciptakan menghematan dari sisi pengeluaran negara. Seperti dengan penerapan e-COO, asumsi penghematan biaya adminsitrasi ekspor dengan pemanfaatan SiPakde-ATIGA atau Sistem Pertukaran Data Elektronik-ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement).
Pada tahun 2018 lalu asumsi total biaya adminsitrasi ekspor tanpa SiPakde-ATIGA senilai Rp7,85 miliar per bulan. Tapi kemudian dengan penggunaan SiPakde-ATIGA ini telah terjadi penghematan senilai Rp704 miliar.
Parameter lainnya adalah dalam menangani respon konsumen. Hal ini terlihat dari performa contact center LNSW yang sebanyak 99,33% rata-rata handled call, dengan 3 detik rata-rata waktu dering call in. Juga sebanyak 95,54% rata-rata first call resolution (FCR), dengan 2 menit 16 detik rata-rata waktu FCR-nya.
Layanan Digital Unggulan
Ada tiga layanan digital unggulan yang diusung oleh LNSW ini, terutama dalam rangka memasuki era new normal ini. Pertama, SSm Perizinan Impor Tanggap Darurat yakni fasilitas pembebasan bea masuk dan perizinan dalam rangka penanggulangan covid-19. Ini layanan yang disediakan oleh LNSW untuk menerima dan memproses permohonan penerbitan rekomendasi BNPB dan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanggulangan covid-19.
“Pemohon hanya dilakukan melalui satu pintu (single submission) yaitu sistem INSW, yang kemudian diteruskan ke K/L terkait. Semua dokumen permohonan dan keputusan diproses secara elektronik yakni penyerahan atau penerimaan dokumen tanpa melalui tatap muka dengan petugas,” tandasnya.
Kedua, SSm Perizinan Persetujuan Ekspor (PE) Alkes dan DMA, ini SSm perizinan untuk PE alkes terintegrasi dengan dashboard monitoring alkes (DMA). Layanan disediakan LNSW terkait dengan proses kepabeanan ekspor untuk PE bahan baku masker, PE masker, dan/atau alat pelindung dini (APD) berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L sebagai upaya penangulangan Covid-19 di Indonesia.
Ketiga, Aplikasi BMDTP (fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) ini dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Layanan yang diberikan LNSW ini untuk memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi.
Baca: Kemenkeu Luncurkan Aplikasi INSWMobile untuk Permudah Ekspor Pengusaha
