Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, secara tegas mengatakan bahwa transformasi digital dan optimalisasi teknologi informatika merupakan satu keniscayaan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing daerah.
Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Banten, dikatakan Eneng Nurcahyati, terus-menerus, terutama dalam kurun waktu 1-2 tahun ini berupaya membangun dan mengembangkan e-government, sebagai bagian dari tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terutama sekali setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Sehingga, kami, Kominfo, memiliki guidance yang lebih jelas lagi, bagaimana menyampaikan informasi kepada publik dalam tata kelola, baik internal maupun juga eksternal. Dan bertepatan dengan TOP DIGITAL AWARDS pada tahun 2020 yang mengusung tema Top Digital Innovation and Implementation in New Normal, kami juga melakukan berbagai inovasi untuk mengawal status perkembangan Covid-19 melalui Info Corona Banten, dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik dalam pengembangan aplikasi maupun juga pengembangan infrastruktur dan penguatan SDM untuk mengawal kegiatan dalam kurun tahun 2020 ini,” kata Eneng Nurcahyati pada sesi Presentasi dan Wawancara dengan Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2020 secara online yang diselenggarakan majalah IT Works.
Siapkan Pergub Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia
Seperti dijabarkan dalam slide presentasi, Diskominfo Banten memiliki tiga aktivitas umum, seperti mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas; menata sistem dan proses kerja secara holistik agar dapat beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain itu, Diskominfo Banten juga menganban aktivitas khusus di antaranya memfasilitasi semua OPD server dan akses internetnya; dan Destinasi Informasi Pembangunan Daerah.
Dalam hal tata kelola dan kebijakan TI, Pemprov Banten berpegang pada Pergub. No. 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi (RI-TIK) Pemerintah Provinsi Banten.
“RI-TIK merupakan pedoman umum dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi,” ungkap Drs. H. Amal Herawan B, M.Pd., Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Banten.
Masih dalam soal tata kelola dan kebijakan IT, khusus dalam pengelolaan Human Capital, Diskominfo Banten menjabarkan beberapa hal seperti Big Data dengan adanya Pergub. No. 2 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Provinsi Banten.
“Insya Allah ini mungkin boleh kami klaim sebagai pergub pertama dari daerah lain/provinsi yang lain, karena kami sangat yakini bahwa pedoman pengelolaan satu data Indonesia di Provinsi Banten ini harus segera ditetapkan dan segera dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya (untuk) analitik-nya kami menggunakan ArcGIS ESRI 3D Analytic for Desktop. Kemudian untuk cloud-nya, penyimpanan data sudah menggunakan cloud computing,” ujar Amal.
Satu hal lagi yang masuk dalam pengelolaan Human Capital Pemprov Banten adalah Artificial Intelligence-nya (dengan) telah dilaksanakannya pelatihan GCIO kepada ASN di Provinsi Banten. Bukan tanpa alasan bahwasanya Perprov Banten mementingkan sekali adanya pelatihan CIO. Hal itu, disebut Amal agar jangan terjadi di mana operator bisa membuat keputusan/kebijakan. “Kadang (hal) seperti itu terjadi dikarenakan atasannya atau pimpinannya tidak memahami IT. Nah itu makanya Artificial Intelligentnya itu kami tingkatkan,” jelas Amal.
Solusi Bisnis Unggulan
Pemprov Banten memiliki beberapa solusi unggulan yang telah diimplementasikan di wilayah tersebut. Sebut saja Jawara Egov, solusi yang telah diimplentasikan pada 2019 ini merupakan sistem informasi / aplikasi yang dipergunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengumpulkan data/informasi untuk pejabat dan staf pemerintahan tersebut pada suatu sistem informasi terpusat. Agar unsur pejabat dan staf pemerintah tidak perlu berpindah-pindah aplikasi dalam pencarian informasi. Yang mana hanya dapat diakses dengan identifikasi/otentikasi secara mandiri.
Amal mengatakan selama ini ada anggapan bahwa mencari informasi di Provinsi Banten itu sangat sulit dan kurang. “Alhamdulillah pada tahun-tahun terakhir ini, semua informasi cukup terbuka dan komisi informasi keterbukaan informasi publik juga melakukan pengadaan bagi kami, terutama adalah (untuk) mengubah segala hal, salah satunya adalah solusi bisnis Jawara Egov,” jelas Amal.
Lebih lanjut Amal mengatakan untuk eksternal, Jawara Egov bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Sementara untuk internal sendiri itu bisa digunakan untuk absensi (pegawai) misalnya, kenaikan pangkat (berkala) mereka. “Dan di sisi lain yang paling utama adalah informasi vital yang kami berikan adalah membuat sebuah dashboard bagi pimpinan. SEhingga dashboard pimpinan itu bisa menjadi satu solusi atau menjadi sebuah bahan pijakan bagi pimpinan dalam membuat sebuah kebijakan,” ungkapnya.
Solusi lain yang telah dikembangkan Pemprov Banten adalah SAMBAT (SAMSAT Banten Hebat). Diimpelementasikan pada tahun 2019, e-Samsat Banten merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui Seluruh Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik bank bjb.
“Pada masa pandemi ini orang tidak mau bayar atau datang ke kantor SAMSAT, di sisi lain penghasilan terbesar Provinsi Banten itu dari (pajak) kendaraan. Makanya kami membuat berbagai inovasi, di antaranya SAMBAT. Di mana cara pembayarannya mudah, (bisa melalui Alfamart, Indomaret atau melalui platform e-commerce yang ada yang secara spesifik kami mudahkan kepada wajib pajak untuk bisa membayar (pajak) kendaraan,” ujar Amal.
Sementara untuk perizinan, Pemprov Banten juga sudah memiliki solusi bisnis yang dinamakan SIPEKA yang merupakan aplikasi berbasis web dan Android yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
SIPEKA menawarkan beberapa fitur unggulan antara lain pengajuan izin secara daring, asistensi/chat online antara petugas dan pemohon, unduh dokumen yang sudah ditandatangan secara elektronik dan mencetak secara mandiri, dan dokumen izin yang sudah diterbitkan memuat tanda tangan elektronik dikeluarkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
“Sampai triwulan ketiga ini, Alhamdulillah kami Provinsi Banten menjadi cukup tertinggi nasional berdasarkan pada data BKPM, di mana total investasi yang ada di masa pandemi seperti sekarang itu masih bisa ada investor yang cukup banyak masuk. Dan itukami rasakan sekali dengan adanya pengurangan (angka) pengangguran hingga bisa merekrut pegawai sampai 40 ribu orang. Dan jenis-jenis investasi ini memang investasi yang menopang begitu besarnya marketplace (situs jualan online) yang ada. Nah itu, produksinya dan investasinya itu mereka bisa ditempatkan di Banten,” ujar Amal.
Selain memperoleh dampak langsung seperti yang dikatakan Amal di atas, SIPEKA juga memiliki manfaat dan dampak lain bagi instansi, seperti:
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan konsultasi.
- Memberikan akses layanan secara cepat, tepat dan praktis.
- Memberikan transparansi proses pelayanan perizinan secara realtime.
- Melakukan penghematan waktu dan biaya dalam pelaksanaan proses pelayanan.
- Menjadikan pemohon dan petugas pelayanan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan digital.
