Jakarta, ItWorks- Fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama 2020 yakni memperkuat konektivitas digital dan menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Agenda besar tersebut diuraikan dalam empat program strategis.
Komisi I DPR RI mengapresiasi pencapaian Kementerian Kominfo selama 2020. Hal itu disampaikan setelah Komisi I mendengarkan penjelasan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. “Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja terus ditingkatkan di tahun 2021,” ujar Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono dalam Rapat Kerja Komisi I dan Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, (01/02/2021) dilansir dalam siaran pers.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo Johnny G. Plate memaparkan kinerja empat program strategis Kementerian Kominfo yang meliputi penyediaan infrastruktur teknologi, pengelolaan pos dan Informatika, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik.
Dalam hal pengembangan infrastruktur teknologi, Kementerian Kominfo berhasil memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus infrastruktur data secara simultan. “Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan 1,682 unit Base Transceiver Stations (BTS) khususnya di wilayah 3T Indonesia, yang kedua penyediaan 11,817 akses internet di fasilitas publik, ketiga pengadaan lahan Pusat Data Nasional, dan yang keempat pembaharuan sistem pemancar digital TVRI di 34 lokasi untuk mendorong proses Digitalisasi Televisi atau Analog Switch Off (ASO),” jelas Menteri Johnny.
Berkaitan dengan digitalisasi siaran televisi, Menteri Kominfo menyatakan hal itu ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Digitalisasi siaran televisi atau ASO akan berlaku mulai tanggal 2 November Tahun 2022. Sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tersebut dua tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Menjadi kewajiban bagi kita untuk mensukseskan proses digitalisasi TV melalui multiplexing untuk meningkatkan digital dividen Indonesia, dalam hal ini spektrum frekuensi. Mengingat nilai ekonomi yang signifikan terdapat 112 Mhz frekuensi digital deviden, saat ini Kementerian Kominfo sedang dalam tahapan persiapan seleksi,” tuturnya.
Sedangkan untuk program kedua, pengelolaan pos dan Informatika, Menteri Kominfo menyatakan sudah berlangsung penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 30Mhz untuk memperkuat konektivitas digital nasional.
Adapun program pemanfaatan teknologi dilakukan inovasi untuk penciptaan ruang digital yang lebih produktif, Kementerian Kominfo melakukan pelatihan terhadap 58 ribu talenta digital, literasi lebih dari 200 ribu penduduk, melakukan proses takedown atau pemblokiran terhadap lebih dari 2 juta konten negatif di dalam ruang digital kita, serta mengembangkan 20 perusahaan startup atau rintisan digital baru,” ujarnya menjelaskan pemanfaatan teknologi.
Sedangkan bidang komunikasi public, disamping menyediakan dan mengembangkan teknologi, Menteri Kominfo memaparkan peran nyata dalam komunikasi publik khususnya penanganan Covid-19, sepanjang tahun 2020 Kementerian Kominfo menggerakkan komunikasi publik mengenai kampanye Vaksinasi dalam 9 lini yang beragam.
“Inisiatif ini akan terus diperkuat pada tahun 2021 dengan memanfaatkan jalur-jalur media secara komprehensif dan inovatif, baik di ranah digital maupun non digital,” tandasnya.
Menteri Johnny memaparkan sejak dibubarkannya Departemen Penerangan, tugas komunikasi publik telah dilakukan secara desentralisasi atau oleh sektor masing-masing kementerian dan lembaga, bahkan pemerintah daerah.
“Kementerian Kominfo bertugas untuk melakukan orkestrasi komunikasi publiknya, karenanya selama ini komunikasi publik lebih didominasi secara sektor oleh kementerian dan lembaga, khusus menyangkut covid-19 saat ini terdapat dua jalur komunikasi publik; pertama komunikasi publik yang berkaitan dengan kesehatan dan pandemi itu sendiri, dilakukan oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan, dan kedua berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya. (AC)
