Jakarta ItWorks- Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akhirnya memutuskan untuk menggabungkan atau merger pengelolaan Pelabuhan Indonesia (Pelindo I –IV) per 1 Oktober 2021. Ini merupakan langkah maju menuju efisiensi dan standardisasi layanan kepelabuhan di Indonesia menuju pelabuhan digital (Digital Port) yang selaras dengan tuntatan era Industri keempat (Industri 4.0).
Setelah melalui proses panjang yang sempat diwarnai pro dan kontra di berbagai kalangan, rencana merger atau integrasi manajemen pengelolaan Pelabuhan Indonesia yang sudah lama menjadi wacana, akhirnya menemui titik temu. Pemerintah melalui Kementerian BUMN, resmi menggabungkan empat BUMN Pelabuhan tersebut yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2021 mendatang.
Pengumuman rancangan merger BUMN PT Pelindo I-IV menjadi Pelindo ini, disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, dalam konferensi pers ‘Rancangan Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero), yang berlangsung secara daring, di Jakarta (01/09/2021). Dalam acara ini juga dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo I, Prasetyo, Dirut PT Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Operasi & Komersial PT Pelindo III, Putut Sri Muljanto, serta Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi.
“Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan,” kata Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo dalam paparan rancangan merger Pelabuhan Indonesia secara daring.
Wamen BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa integrasi Pelindo ini merupakan salah satu bagian dari program strategis Pemerintah dan inisiatif Kementerian BUMN, dalam upaya melanjutkan proses konsolidasi BUMN dalam layanan kepelabuhanan yang efisien dan berdaya saing global. Bahkan rencana ini juga sudah diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo.
“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan atas opsi restrukturisasi BUMN Pelabuhan, penggabungan adalah opsi yang paling sesuai karena dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. “Dalam rancangan penggabungan, Pelindo II akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi,” terangnya.
Proses integrasi Pelindo akan mulai dilaksanakan awal bulan depan (Oktober 2021), termasuk landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan BUMN Pelabuhan ini. “Saat ini masih dalam proses penerbitan. Kemudian selanjutnya akan berlaku efektif setelah penandatanganan Akta Penggabungan,” ujarnya.
Skema integrasi BUMN Pelabuhan ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Antara lain potensi create value (penciptaan nilai) yang efisien dan terkoordinasi secara sistematis, fokus kompetensi yang dimiliki saat ini, efisiensi karena terdapat penyesuaian sinergi secara bertahap dari business as usual. Selain itu cost of fund dapat dioptimalkan menjadi entitas yang lebih besar dan kuat dari aset yang ada untuk daya saing yang lebih baik, serta penggabungan ini bisa cepat adaptasi karena bisnis keempat BUMN ini memiliki kesetaraan dan bidang yang serupa.
Langkah Maju Menuju Efisiensi
Jika dirunut ke belakang, rencana penggabungan manajemen pengelolaan BUMN pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia I–IV (persero), sudah lama menjadi wacana sejak puluhan tahun lalu silam. Namun dalam perjalanannya, selalu ada pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk di level pengambil kebijakan, maupun di internal PT Pelabuhan itu sendiri dengan dasar dan argumentasi masing-masing.
Dari sisi internal pelabuhan sendiri, dulu ada semacam sikap “gamang” (takut serta khawatir), seakan tidak yakin pengelolaan pelabuhan dari ujung Barat Sumatera sampai ujung Timur Indonesia di Papua yang jumlahnya ratusan, hanya dikendalikan oleh satu PT (Perusahaan). PT Pelabuhan Indonesia II yang berkantor pusat di Jakarta misalnya, memiliki wilayah operasi mencakup 10 provinsi dan mengelola 12 pelabuhan, di antaranya ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jakarta, Banten, Cirebon. Dengan cakupan wilayah yang tersebar ini jika ditambah, dikhawatirkan pengelolaannya menjadi tidak optimal. Apalagi selain memiliki 12 cabang pelabuhan juga 17 afiliasi perusahaan yang tersebar di Indonesia, merupakan cabang tersibuk yang menangani 50% arus komoditas di Indonesia.
Begitu pula dengan PT Pelindo III yang berkator pusat di Surabaya-Jawa Timur saat ini mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi. Antara lain ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak perusahaan dan afiliasi. Sedangkan Pelindo IV yang berkantor pusat di Makassar Sulawesi Selatan, mengelola24 Pelabuhan komersial dan beberapa Tersus/TUKS yang berada pada 11 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia dan jadi leader dari pelayanan jasa kepelabuhanan di Kawasan Timur Indonesia.
Sedangkan Pelindo I, saat ini mengelola 16 cabang pelabuhan di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Area kerja Pelindo 1 yang berada di kawasan barat Indonesia serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan perairan tersibuk di dunia, menjadikan Pelindo 1 memiliki peran strategis dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut di Indonesia
Dengan cakupan wilayah dan karakteristik yang beragam, tarik menarik argumentasi dan kepentingan, menjadi tak terelakkan. Termasuk argumentasi kekhawatiran akan tidak optimal jika hanya dikendalikan satu perusahaan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat ketika itu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), apalagi internet, memang juga masih sangat terbatas.
Selain itu, keengganan mereka, karena penggabungan manajemen dari empat menjadi satu, otomatis juga akan mengeliminir sekian banyak posisi dan kesempatan untuk menduduki jabatan srategis di BUMN ini. Seperti peluang duduk di jajaran direksi, manager, dan lainnya. Setidaknya ini tercermin dari riset dan studi terbatas yang pernah dilakukan Tabloid Bisnis Maritim (Pos Kota Group) di tahun 1995-an dengan metode wawancara yang melibatkan sampel dari karyawan PT Pelabuhan Indonesia II.
Maklum, di era dulu posisi-posisi seperti itu, seakan telah menjadi obyek dan lahan “penempatan” bagi orang-orang tertentu yang dilakukan bukan atas dasar profesionalisme dan kompetensinya. Namun banyak yang dilakukan karena adanya kedekatan, koneksi, balas budi dan dan sejenisnya.
Itulah makanya untuk memutus mata rantai itu, akhirnya diberlakukan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Fit and Proper test merupakan uji kelayakan dan kepatutan dalam kaitan untuk mewujudkan visi misi dari suatu instansi untuk usulan Jabatan Struktural dan Fungsional. Hal ini dijalankan juga seiring dengan tuntutan adanya keterbukaan sejalan dengan bergulirnya tuntutan publik di era reformasi.
Selain itu, dari sisi kendali kebijakan, dulu pengelolaan pelabuhan juga sempat mengalami semacam “dualisme” kendali yang hal ini juga berdampak pada perjalanan dan pengelolaan perusahaan. Di satu sisi, dari aspek regulasi terkait kelancaran pelayanan kapal dan arus barang, menggunakan pendekatan sistem transportasi nasional (Sistranas), di mana hal ini banyak dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Direktorat Jenderal Pehubungan Laut (Ditjen Hubla) sebagai leading sector.
Misalnya Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan. Dalam hal ini, termasuk di antaranya untuk pengawasan dan pengendalian operasional pelabuhan di lapangan.
Bahkan dulu juga ikut dalam pengaturan terkait sistem penanganan kapal dan barang, seperti layanan permohonan pelayanan kapal dan barang (PPKB) yang melibatkan berbagai instansi dengan menempati ruang tersendiri. Hal ini dialami di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, seperti adanya ruang untuk PPKB untuk layanan permohonan layanan kapal dan barang, pengaturan sistem penanganan bongkar muat peti kemas, dan lainnya.
Di sisi lain, dengan kehadiran Kementerian BUMN, hal ini juga ikut berpengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Tak hanya aspek layanan dan performa korporasi yang dibenahi kementerian ini, namun juga aspek bisnis, tata kelola, hingga aspek GRC (governance risk compliance). Termasuk GCG (Good Corporate Governance) sebagai perusahaan negara (BUMN).
Kementerian BUMN pertama dibentuk 16 maret 1998 dengan menteri pertamanya, Tanri Abeng. Kementerian yang awalnya merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kini menjadi kementerian BUMN ini, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Salah saunya adalah sinkronisasi antara aspek kepentingan bisnis dengan kepentingn public services (pelayanan publik), terutama untuk mendukung kelancaran arus barang dan kapal di pelabuhan untuk meningkatkan daya saing logistik nasional.
Tak dapat dipungkiri, dengan adanya dua stake holder kementerian sebagai unsur pemerintah dalam posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya ini, suka tidak suka juga tarik menarik kepentingan. Sehingga perlu proses harmonisasi antara keduanya, yakni BUMN dan Kemenhub yang kini sudah lebih solid sejak era reformasi hingga sekarang ini. Terlebih sikap pro terhadap profesionalisme dan efisiensi menjadi parameter dan dasar argumentasi yang selalu dikedepankan.
Dengan latarbelakang yang sedemikian keragaman ini, keputusan merger PT Pelabuhan Indonesia yang diambil pemerintah melalui Kementerian BUMN, boleh dibilang merupakan langkah “tepat” di era sekarang ini. Apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan internet yang kian pesat dewasa ini.
Berkat dukungan TIK dan juga adanya pengembangan konsep digital port (pelabuhan digital), kegamangan dan kekhawatiran yang sebelumnya terjadi, tak perlu lagi terjadi dan dirisaukan. Merger justru menjadi babak baru bagi perubahan dan reformasi panggelolaan pelabuhan di Indonesia yang berorientasi profesionalisme, layanan cepat dan efisien sesuai tuntutan layanan pelabuhan dunia dengan standar internasional atau world class port services.
Kegamangan itu bisa dengan mudah dijawab dengan telah makin pesatnya solusi-solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Misalnya untuk pengendalian pengelolaan pelabuhan di ujung Barat atau Timur sekalipun, kini dengan adanya aplikasi digital, hal itu bisa memudahkan sistem kendali dengan aplikasi digital port.
Di era sekarang dengan kemajuan TIK dengan berbagai teknologi pendukung yang melingkupinya, seperti Internet Of Things (IoT), Artificial intelligence (kecerdasan buatan), machine learning) dan beberapa kemajuan teknologi lain yang yang kian –pesat, kekhawatiran sistem manajemen satu pintu tak, bisa dipatahkan berkat kemajuan TIK. Apalagi jaringan internet kini juga sudah lebih merata, termasuk di sejumlah wilayah 3 Twilayah 3T (Tertinggal Terdepan, Terluar) dengan akses layanan 4G.
Sebagaimana diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate komitmen pemerintah sangat kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hingga wilayah 3T. Selain dibiayai pemerintah, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan juga melalui pembiayaan oleh operator telekomunikasi, melalui pembiayaan sektor privat dan dana Universal Service Obligation yang dipungut atau dihimpun oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo. Saat ini sudah sebanyak 9,113 akan dibangun dan dihadirkan 4G sinyal oleh Kominfo di wilayah 3T, sedangkan 3,435 desa dan kelurahan di wilayah komersial menjadi komitmen operator seluler.
“Kita telah membangun diseluruh Indonesia baik oleh pemerintah dan operator seluler itu jaringan fiber optik sepanjang 342,239 panjang di darat dan di laut, termasuk Palapa Ring sebanyak 12,200 kilometer. Kita juga membangun lapisan middle mile yang dikenal dengan fiber link, microwafe link dan saat ini Indonesia menggunakan 9 satelit komersial, 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi kita dengan kapasitas 50 Gbps,” jelas Menteri Johnny dalam suatu paparan pers secara daring.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan membangun dan meletakkan di High Throughput Satellite atau SATRIA 1 dengan kapasitas 150 Gbps atau tiga kali lipat kapasitas dari 9 satelit yang saat ini digunakan.”Sebagai Informasi, kontrak Satelit Satria 1 financial close sudah selesai, untuk efektif kontrak KPBU-nya juga sudah selesai, saat ini proses produksi satelit sedang berlangsung di Prancis dan proses produksi roket sedang berlangsung di Amerika,” jelas Menkominfo
Dengan komitmen kuat pemerintah dalam pemerataan akses internet kecepatan tinggi ini, obsesi mewujudkan digital port di Indonesia , tentu juga akan bisa ditingkatkan akselerasinya. Dengan penggabungan manajemen dan dukungan sistem IT, antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lain, juga akan terjadi keseragaman atau memiliki standar yang sama untuk layanan jasa-jasa kepelabuhanan. Sehingga akan mudah tercipta efisinsi dan kecepatan dalam layanan pelabuhan sesuai tuntutan pelayaran internasional tentang standar pelayanan pelabuhan kelas dunia.
Apalagi belakangan juga makin gencar dikembangkan aplikasi untuk digital port. Di era perdagangan pasar bebas, layanan pelabahan dengan standar internasional , merupakan keniscayaan yan tak bisa dihindari . Apalagi dunia usaha dan industri internasional, juga sudah gencar memasuki era industri 4.0 yang sarat penggunaan TIK dan otomatisasi.
Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Secara umum, Industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur.
Tren-tren tersebut di antaranya adalah Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IioT), Sistem fisik siber (CPS), artificial intelligence (AI), Pabrik pintar, Sistem Komputasi awan, dan sebagainya. Era Industri 4.0 ditandai makin meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam hal ini, pelabuhan Indonesia sebagai mata rantai logistik nasional, bahkan global, tentu juga tak bisa melepaskan diri untuk ikut mengejar era baru (Industri 4.0). Apalagi Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI sejak 2018 lalu juga telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0.
Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif akan ditingkatkan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. Karena itu, adanya merger ini, bisa menjadi momentum kuat untuk akselerasi adanya pengembangan sistem palayanan pelabuhan secara digital atau digital port untuk mendukung aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi. Apalagi Digital Port, juga sudah mulai diterapan di lingkungan PT pelabuhan Indonesia II yang kini menjadi ujung tombak dari proses merger pelabuhan Indonesia ini.
Pelabuhan Indonesia II di antaranya telah menerapkan enam fitur digital pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu Master Costumer Data, Costumer Profiling, Costumer Service, Costumer Visit Management, Costumer Survey, dan Sales dikemas dalam fitur aplikasi Digital Costumer Relationship Management (CRM) di seluruh Kantor Cabang dan dua Entitas Anak IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.
Sebagaimana diungkapkan Direktur Utama PT Pelindo II / IPC, Arif Suhartono, menyikapi kondisi pandemi Covid-19 ini, perusahaan juga mengoptimalkan pengembangan infrastruktur sistem digital. Terutama yang terkait langsung untuk mendukung pelayanan maupun operasional. Di antaranya untuk peningkatan kapabilitas IT (system manajemen operasional, Back Office, Front end), baik di level induk maupun anak perusahaan pada grup IPC.
“Kami juga banyak melakukan digitalisasi, termasuk pengembangan sistem TI dalam mendukung sistem kerja manajemen, termasuk dalam penerapan prinsip Governance Risk Complienace (GRC) yang terintegrasi. Di antaranya ada Portal Regulasi, E-Audit dan lainnya untuk mendukung efisiensi sistem kerja kami. IPC juga sudah mengimplementasikan Business Continuity Management (BCM) dengan dukungan sistem TI, mulai dari pembuatan pedoman/kebijakan BCM, proses penyusunan BCP sampai dengan uji coba (drill) meliputi Cabang Pelabuhan yang ada di IPC,” ujarnya dalam acara presentasi “Top GRC” secara daring, belum lama ini.
Dengan dinamika baru ini, Arif Hartono menilai merger ini menjadi langkah awal yang akan mampu mengakselerasi dan menjawab sejumlah masalah yang ada selama ini. Terutama terkait dengan biaya logistik yang tinggi akibat operasional dan infrastruktur pelabuhan yang kurang optimal. Persoalan lainnya adalah struktur yang kurang optimal untuk mengembangkan operasional dan infrastruktur pelabuhan, sehingga menyebabkan inefisiensi dan kurang optimalnya belanja modal pengembangan pelabuhan.
“Dengan adanya integrasi dan sinergi BUMN,akan ada keseragaman dalam layanan kepelabuhanan tanpa adanya pembagian atau pemisahan berdasarkan wilayah operasional. Tujuannya adalah meningkatkan pergerakan proses bisnis layanan pelabuhan , efisiensi sistem manajemen, sehingga pengguna jasa, dunia usaha juga akan mendapatkan benefid dari adanya efisiensi ,”tandasnya.
Terkait digital port, IPC di antaranya telah berkolaborasi dengan Accenture untuk menentukan strategi pelabuhan digital, mengembangkan peta jalan untuk area prioritas, dan menerapkan bukti konsep berdasarkan kemampuan Industri X untuk salah satu area paling kritis terjkait operasi pelabuhan. Perusahaan menggunakan pemikiran desain untuk memahami pelanggan berdarkan CX (customer experience) dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Perusahaan menciptakan solusi port digital menggunakan Google Cloud Platform dengan menggabungkan data dari beberapa sistem untuk meningkatkan perencanaan dan efisiensi operasional. Solusinya terdiri dari dua komponen, yakni aplikasi seluler untuk berinteraksi dan menawarkan layanan elektronik kepada pelanggan. Kedua juga ada aplikasi yang disinkronkan dengan sensor Internet of Things, misalnya pada pada kapal tunda dan derek. Hal ini memungkinkan karyawan IPC melacak ketersediaan dan kinerja peralatan utama secara real-time. Ini juga memberi karyawan visibilitas yang lebih baik untuk perencanaan dan pemeliharaan peralatan.
Dalam upaya menuju digital port, PT Pelabuhan Indonesia II / IPC beberapa waktu lalu (11 Maret 2020) juga menjalin kerja sama dengan Operator Pelabuhan Rotterdam, Belanda (Port of Rotterdam) dengan menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang pengembangan logistik maritim dan infrastruktur. Selama 3 tahun ke depan, kedua belah pihak menyusun program pengembangan dan manajemen pelabuhan, digitalisasi pelabuhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Salah satu fokus kerja sama ini adalah pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat. Port of Rotterdam akan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan Terminal Kijing sebagai salah satu dari 7 pelabuhan hub di Indonesia,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono, usai penandatanganan MoU, di Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta, yang dilansier dalam rilis pers.
Sebelum penandatangan berlangsung, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda, Cora Van Nieuwenhuizen menandatangani kerja sama bilateral, guna meningkatkan kerja sama antara kedua negara. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan transfer pengetahuan dan teknologi yang akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM.
Karena itu dengan selangkah lebih maju dalam implementasi digital port, tak berlebihan jika Pelindo II akhirnya dipilih menjadi koordinator atau menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Pelindo I – IV ini. Dengan merger seluruh perusahaan pelabuhan pelat merah ini, diharapkan bisa mendorong akselerasi daya saing logistik nasional, dan membuat Pelindo kian berkibar hingga berskala internasional dengan satu standar yang sama. (Ahmad Churi)
