Jakarta, ItWorks- Tahun ini untuk pertama kalinya Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), lolos maju di ajang penjurian untuk penghargaan “Top Digital Awards 2022”. Presentasi dan wawancara penjurian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah, S. Pd., MM yang membawakan materi berjudul “Sultra Smart” dengan memfokuskan pembahasan pada penguatan infrastruktur TI, data center, dan integrasi sistem aplikasi untuk implementasi dan peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sejalan dengan tekad pemerintah Provinsi Sultra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabe, serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi Informatika Sultra juga terus melakukan upaya dan terobosan membangun sistem dan aplikasi, maupun peningkatan infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) di wilayahnya. Hal itu juga sejalan dengan upaya Pemprov Sultra meningkatkan implementasikan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Terkait pengembangan sistem IT dan transformasi digital, pihaknya telah memiliki Masterplan TIK 2020-2024. Di antaranya fokus pada integrasi data dan sistem aplikasi, di mana informasi dan aplikasi diawali dengan membangun pondasi/pedoman pengembangan TIK. Sehingga diharapkan ada acuan untuk pengembangan dan juga sinergi berkelanjutan antara semua instansi, termasuk semua OPD sebagai upaya pelaksanaan SPBE dan good governance.
“Dalam kaitan ini, kami telah membuat konsep “Sultra Smart” yang merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan untuk membangun ekosistem sistem manajemen berbasis digital untuk berbagai layanan pemerintah, sekaligus mengatasi berbagai persoalan terkait layanan masyarakat. Kami akui memang masih harus kerja keras, namun sudah menjadi komitmen kuat kami untuk mendukung dan akselerasi pelaksanaan SPBE di Pemrov Sultra. Fokus kami antara lain meningkatkan infrastruktur, membangun data center, dan integrasi sistem aplikasi hingga penguatan sistem keamanan informasi (IT security). Untuk penguatan infrastruktur, terutama mengurangi blank spot dilakukan pembangunan base transceiver station (BTS) yang mendapat dukungan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Sedangkan untuk penguatan sistem keamanan informasi dan data-data digital, kami juga bekerja sama dan mendapat suport Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ungkap M. Ridwan Badallah dalam sesi tanya jawab penjurian “Top Digital Awards 2022” pada (30/09/2022) secara virtual dengan Tim Dewan Juri yang dipandu moderator Ahmad Chury (Managing Editor Majalah ItWorks).
TOP DIGITAL Awards, merupakan ajang penjurian untuk penghargaan tahunan di bidang IT dan Telco atau teknologi digital yang terbesar dan tertinggi di Indonesia yang akan diberikan kepada perusahaan/ instansi pemerintahan yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, daya saing, layanan pelanggan maupun layanan kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh majalah ItWorks, bekerjasama serta didukung oleh beberapa asosiasi dan Lembaga konsultan IT dan TELCO. Tema yang diangkat tahun ini yakni “The Strategic Impact of Digital Transformation in Business & Government”. Adapun Dewan juri terdiri DR. Melani Harriman (Melani K Harriman & Associate), Agnes (Awasome Business Consulting), Prof. DR Ahmad Nizar Hidayanto, (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), Benyamin De Haan (Senior Advidor MSI Group, serta Kusuma Prabandari dari (Dwika Consulting).
Dalam kesempatan itu, M. Ridwan Badallah menyatakan, terkait Kebijakan pelaksanaan SPBE, telah diatur dalam Perda Provinsi Sultra nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem, pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini, Kominfo sultra telah membangun situs berita/ website resmi dan menggunakan server jaringan sendiri, serta menggunakan sistem persuratan elektonik e-office dan didukung dengan TTE, pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Berdasarkan Perda Provinsi Sultra nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem, pemerintahan berbasis elektronik. Penyelenggara SPBE terdiri atas: a. Gubernur sebagai penanggungjawab; b. Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator SPBE; c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola SPBE; d. Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana SPBE. Layanan SPBE mencakup layanan Administrasi Pemerintahan; Layanan Publik. (3) Layanan Administrasi Pemerintahan Intemal administrasi pemerintahan. meliputi bidang: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pengadaan barang dan jasa pemerintah; d. akuntabilitas kinerja; e. pemantauan dan evaluasi; f. kearsipan; g. kepegawaian; dan h. pengaduan pelayanan publik.
Saat ini Diskominfo Sultra juga telah memiliki solusi aplikasi yang dinilai sangat membantu dan membanggakan. Di antaranya Aplikasi E-Office, alasannya sistem e-office merupaskan suatu terobosan IT yang memudahkan dalam persuratan yaitu persuratan secara digital yang terintegrasi dengan sistem TTE (tanda tangan elektronik). Selain itu, aplikasi analisis data media, alasannya karena aplikasi ini merupakan terobosan IT yang mampu bekerja secara otomatis menangkap issue/berita yang ada di media online, media cetak, serta media sosial dan dilakukan dengan sistem analisis.
Berikutnya ada Aplikasi SIMDATA, alasannya memudahkan dalam mewujudkan satu data provinsi sulawesi tenggara, sengan OPDOPD sebagai produsen data dan kominfo sebagai wali data sekaligus membuat visualisasi, grafik ata, dan metadata.
Ditambahkan, untuk akselerasi dan optimasilasi SPBE, saat ini yang juga menjadi kensen Diskominfo Sultra yakni peningkatan kemampuan SDM. Termasuk untuk kehalian digital (talenta digital) yang akan menjadi ujung tombak untuk akselerasi transformasi digital dan pelaksanaan SPBE ini.
“Diskominfo pemerintah provinsi sulawesi tenggara sebagai pengelola TIK mengikuti pola kerja pemerintahan pada umumnya. Namun untuk mendukung kegiatan yang memerlukan skill dan kepakaran TIK, kami juga melakukan terobosan merekut tenaga honorer dari kaum muda yang ahli IT, termasuk melakukan perekrutan Tenaga ahli sebagai bentuk upaya dalam menunjang kegiatan teknis yang memerlukan keahlian. Selain itu juga melakukan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan produktifitas dan profitabilitas TI,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Dinas komunikasi dan informatika provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai beberapa metode untuk membangun budaya digital di lingkungan kantor. Di antaranya dengan menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan kinerja kariawan seperti aplikasi simphoni yang digunakan untuk kegiatan absensi pegawai. Selain itu dilakukan menggunakan TTE dalam surat menyurat.
Tantangan Wilayah
Dia mengatakan, dengan karakteristik wilayah yang banyak tersebar di pulau, salah satu tantangan dalam transformasi digital adalah bagaimana membangun infrastruktur dan ekosistem digital secara komprehensif. Menurutnya, dari sejumlah wilayah yang ada di Sultra, ternyata masih banyak area yang blank spot, alias belum terjangkau oleh sinyal telekomunikasi mobile dan internet.
Karena itu, lanjutnya, saat ini pihaknya memprioritaskan pembangunan BTS atau stasiun pemancar di sejumlah daerah. Terutama daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).Terlebih untuk layanan jaringan internet yang diharapkan memiliki multiplayer effect yang lebih luas. Tak hanya untuk mendukung sistem layanan pemerintah, namun juga dampak bagi peningkatan kemudahan informasi dan dan bagi peningkatan ekonominya bagi masyarakat.
“Salah satu upaya yang kami dilakukan dengan menggenjot pembangunan BTS di sejumlah daerah terpencil di wilayah Sulawesi Tenggara yang belum sama sekali terjangkau jaringan internet. Saat ini terdapat 249 titik blank spot , dan dari jumlah tersebut, tahun ini mungkin bisa mengatasi sekitar 200 titik,” ujarnya.
Adapun BTS untuk daerah-daerah blank spot, misalnya di Kabupaten Bombana, kemudian di Konawe Kepulauan, termasuk di Buton. Karena keterbatasan dana, sisanya akan diupayakan pada tahun anggharan berikutnya. Dalam kaitanmini, ;pihaknya juga mengajak serta mendorong sejumlah penyedia jasa internet seluler telepon yang ada di Sulawesi Tenggara untuk ikut memperluas jangkauannya demi percepatan penyediaan jaringan internet ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan rasa bersyukur dan bangga karena diundang untuk ikut penjurian ini. Apalagi kegiatan ini bukan saja pemberian awards (penghargaan), tetapi ada aspek edukasi atau pembelajaran untuk peningkatan implementasi teknologi digital yang diberikan dewan juri, yakni pada sesi nilai tambah. Dalam sesi ini, dewan juri memberikan saran, pendapat dan masukan, terutama untuk mendukung peningkatan dan inovasi transformasi digital bagi peserta.
Ia juga sempat sharing sekilas awal mula menjabat sebagai Kadis Kominfo Sultra. Dikatakan, pada 28 Agustus 2020 ia mulai dipercaya oleh Gubernur Sultra menjadi Kadis Kominfo. “Waktu awal-awal saya melihat gedung kantor tidak mencerminkan bahwa itu adalah dinas kominfo, di mana infrastruktur baik fasilitas IT maupun SDM kurang maksimal. KIta hanya seperti humas saja. Padahal tugas dan fungsinya jauh dari itu, apalagi dengan adanya SPBE dan juga konsep smart city. Sejak dipercaya, saya langsung buat gebrakan program baru yang lebih real untuk mewujudkan digitalisasi dengan membangun kantor yang representasi dan peralatan dan infrastruktur pendukung yang lebih memadai,” ujarnya.
“Selama setahun saya dan tim saling bekerja sama berupaya menjadikan Diskominfo ini selayaknya kantor sesuai namanya, dengan memiliki server big data, perekrutan SDM menjadi anggota ke-70 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dari 34. Kemudian kita adakan Bimbingan Teknis (Bimtek),” jelasnya.
Sulawesi Tenggara (disingkat Sultra) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari.Dirinya juga memaparkan Provinsi Sultra yang mulai melakukan banyak inovasi untuk mengejar kabupaten dan kota lain, serta ratusan kementerian dan lembaga vertikal dan non vertikal . Dalam waktu setahun pihaknya telah membalikkan menjadi peringkat 17 dari 20 besar pemerintah daerah yang ter-literasi digital. Selama dua tahun 2021 – 2022 dapat mempertahankan peringkat tujuh terkait keterbukaan informasi publik versi pokja IKIP, serta tahun 2021 mengangkat menjadi pemerintahan menuju informatif tahun 2022 ini.
Di akhir sesi (closing statement ) Ridwan juga memberikan apresiasi kepada ItWorks dan dewan juri yang telah menyelenggarakan penilaian ini, di mana pihaknya masuk kandidat. Dirinya pun berterima kasih dan bangga telah diuji oleh panelis yang hebat, dari kalangan akademis, pakar dan praktisi sebagai tim penguji tingkat nasional ini. (AC)
