Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Microsoft Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan ‘Akademi Ketangguhan Digital dan Keamanan Siber’.
Ini adalah sebuah program yang dirancang bagi aparatur sipil negara (ASN) dari total 20 lebih kementerian dan BUMN, untuk menyiapkan talenta digital keamanan siber di masing-masing institusi dan organisasi.
Berbekalkan 12 kali rangkaian pelatihan yang akan berlangsung secara online, sebanyak 40 dari 200 ASN yang berpartisipasi akan dipilih oleh institusi dan organisasinya untuk menjalani 4 kali pelatihan offline tambahanyang bersifat praktik.
Harapannya, ke-40 ASN ini dapat menjadi pengajar bagi rekan-rekan di institusi dan organisasinya masing-masing pada 2023 mendatang, sehingga menghasilkan semakin banyak talenta digital keamanan siber di lembaga negara.
Dalam acara peluncuran yang dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan webinar ‘Kompetensi Keamanan Siber untuk Aparatur Negara’, sebanyak lebih dari 100 pembuat kebijakan dan ASN ikut berpartisipasi.
Topik keamanan siber memang menjadi salah satu perhatian besar Indonesia. Pada tahun 2020 saja, Indonesia berhasil menempati peringkat 24 pada Global Security Index (GCI) yaitu referensi yang mengukur komitmen negara-negara anggota terhadap keamanan siber di tingkat global.
Peringkat Indonesia itu meningkat dari urutan 41 di tahun 2018. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai kelompok negara dengan komitmen keamanan siber tinggi. Di tingkat regional sendiri, Indonesia menempati peringkat 16 untuk Asia Pasifik dan peringkat 3 di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia.
“Selaras dengan capacity building pada GCI, maka bidang keamanan siber memerlukan SDM nasional dengan kapabilitas yang sesuai dengan perkembangan teknologi maupun ancaman siber yang ada. Peningkatan kapabilitas SDM merupakan suatu kebutuhan yang mutlak perlu menjadi perhatian nasional,” ujar Mohammad Iqro, Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi BSSN, dalam keterangan tertulis, 01/12/2022.
BSSN merupakan Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BSSN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Baca: Ahli Keamanan Siber Indonesia Merasa Kesulitan Hadapi Serangan Siber
Tingkat Kejahatan Siber
Tingkat kejahatan siber saat ini memang meningkat pesat, dengan teknik serta jenis serangan yang juga semakin bervariasi. Para pelakunya menjadikan kejahatan ini sebagai bisnis atau sumber ekonomi baru yang merugikan individu, organisasi, serta negara.
Pada 1 Juli 2021-30 Juni 2022 saja, Microsoft memblokir setidaknya 37 miliar email ancaman dan 34,7 miliar identitas ancaman, sebagaimana tertuang dalam Microsoft Digital Defense Report 2022.
Itulah sebabnya, sejumlah materi pelatihan yang akan didapatkan melalui Akademi Keaman Siber antara lain berfokus pada keamanan siber dan e-government, forensik digital dan insiden siber, manajemen insiden siber, perlindungan data dan cross border data flow, serta cloud procurement.
Ajar Edi, Direktur Corporate Affairs Microsoft Indonesia mengatakan, “Organisasi saat ini membutuhkan model keamanan baru yang dapat beradaptasi secara lebih efektif dengan kompleksitas lingkungan modern, menyambut model kerja hybrid, dan melindungi orang, perangkat, aplikasi, serta data di mana pun mereka berada.”
Menurutnya, keberadaan in-house talents yang memiliki kemampuan di bidang keamanan siber menjadi krusial. Talenta-talenta ini dapat menempati berbagai macam posisi. Mulai dari peran kepemimpinan, arsitektur, hingga posture dan compliance.
Akademi Ketangguhan Digital dan Keamanan Siber
Akademi Ketangguhan Digital dan Keamanan Siber pun diharapkan dapat semakin membukakan jalan bagi lebih banyaknya profesi keamanan siber di Indonesia, dimulai dari lembaga negara.
Selengkapnya mengenai beragam peran dan tanggung jawab keamanan siber yang dapat dikembangkan di setiap organisasi bisa dilihat di ‘Security Organizational Functions’ Microsoft Learn melalui aka.ms/securityroles.
Selain dari sisi talenta, adopsi dan akselerasi penggunaan teknologi cloud di Indonesia juga dilihat sebagai aspek lain yang tidak kalah penting untuk membantu mencegah serta mengelola serangan siber.
Itulah sebabnya, sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta merujuk pada rekomendasi yang dihasilkan dari gelaran G20, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi konsep Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross Border Data Flow.
DFFT adalah prinsip-prinsip panduan bagi kerja sama internasional seputar aliran data. Sementara Cross Border Data Flow artinya kepercayaan untuk memfasilitasi pertukaran data, baik secara domestik maupun lintas negara.
Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan bahwa akademi ini merupakan wadah triple helix untuk saling berkolaborasi dalam hal pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Harapannya, kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kualitas ekosistem digital Indonesia. Sehingga, setiap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia dapat beroperasi secara aman, andal, dan bertanggungjawab.
“Pemrosesan serta proteksi data merupakan tanggung jawab seluruh individu, organisasi, dan negara, sehingga semua harus saling bahu membahu, membangun ketahanan digital dan siber yang kuat bagi Indonesia,” tegasnya.
Baca: Dibutuhkan Solusi yang Canggih untuk Keamanan Siber Terintegrasi
