Terdapat perbedaan pandangan antar negara Anggota G20 dalam pembahasan tiga isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 India.
Dalam isu prioritas pertama Digital Public Infrastructure (DPI), Delegasi Republik Indonesia (DELRI) menegaskan perlunya ruang fleksibilitas bagi setiap Anggota G20.
“Hal itu penting untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka DPI sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara,” ujar Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba di sela rangkaian Pertemuan DEWG Keempat, di Taj West End, Bengaluru, India, Kamis (17/08/2023).
“Harus dipisahkan antara DPI yang berlaku di ranah domestik dengan DPI yang bersifat cross-border. Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” jelasnya.
Isu prioritas kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital. Hal ini merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu yang berfokus pada aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.
Dalam pembahasan isu prioritas ketiga, kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, delegasi Indonesia menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.
“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” tutur Mira Tayyiba.
Ketua DELRI Mira Tayyiba menilai secara keseluruhan, pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman. Hal ini terjadi karena ada beberapa pihak yang tampaknya memiliki misi yang cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.
Pembahasan yang dilakukan menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023.
Baca juga: Indonesia Harapkan India Lanjutkan G20 DIN
