ItWorks- Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar US$246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi.
Demikian diugkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat bicara di forum Berlin Global Dialogue (BGD). BGD merupakan forum diskusi global para pemimpin negara, pebisnis dan akademisi dunia. BGD tahun 2023 kali ini merupakan kegiatan pertama yang baru diselenggarakan dan menghadirkan Presiden, Menteri, Akademisi dan CEO perusahaan internasional, yang secara khusus membahas tentang isu energi dan perubahan iklim serta peluang pembiayaannya.
“Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar USD246 miliar,” kata Menkeu Sri Mulyani dilansir dalam siaran pers, belum lama ini, di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, ia kembali menyuarakan tentang perlunya dunia untuk mendukung proses transisi menuju energi bersih. Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia secara proaktif juga telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.
Menkeu juga menjelaskan bahwa dalam kancah global, khususnya forum G20 tahun lalu, Indonesia telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah mengeluarkan ASEAN Green Taxonomy versi 2, yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau.
Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD500 juta, dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Menkeu menutup diskusi dengan menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi model bagi keberhasilan proses transisi energi hijau secara global, dan diperlukan dukungan dari pemerintah, internasional, serta swasta. (AC)
