Seiring meningkatnya frekuensi serangan siber yang kian mengkhawatirkan, BSA | The Software Alliance dengan tegas mendorong pemerintah dan pelaku bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi dan aman untuk proyek infrastruktur vital mereka, termasuk untuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara di Indonesia.
Permintaan ini merupakan tanggapan terhadap pola yang mengkhawatirkan di mana perangkat lunak ilegal menyusup ke dalam proyek-proyek pekerjaan publik dan infrastruktur, yang membawa risiko ganda terhadap keamanan siber dan kualitas keseluruhan upaya penting ini.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan konsekuensi yang mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan perangkat lunak ilegal. Pada Agustus 2023, Indonesia mencatat adanya peningkatan serangan siber yang signifikan sebesar 219.414.104. Adapun yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa 52,51% dari insiden tersebut dihasilkan dari malware, mencapai hampir 115.208.766 serangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 707.409 insiden melibatkan serangan ransomware, yang paling mungkin menyebabkan kerugian finansial yang besar.
Berdasarkan temuan ini, sangat penting untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi dan aman dalam proyek pembangunan ibukota Indonesia, yang merupakan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini. Pendekatan ini memastikan ketahanan siber dan keunggulan keseluruhan proyek seraya memitigasi risiko terkait dengan perangkat lunak ilegal. Selain itu, dengan investasi besar sebesar IDR 523 triliun ($35 miliar USD), membuat proyek ini dapat dengan mudah membeli perangkat lunak berlisensi.
Pendekatan ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Penting bagi proyek pekerjaan publik, termasuk proyek-proyek besar seperti bendungan dan kereta api, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi guna mencegah efek yang merugikan. Namun sayangnya, menurut penyelidikan terbaru yang dilakukan oleh penegak hukum telah mengungkap adanya perusahaan teknik dan desain yang menggunakan perangkat lunak ilegal dalam proyek-proyek infrastruktur penting di kedua negara tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran serius.
Dalam laporan terbaru oleh Divisi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi (ECD) Kepolisian Kerajaan Thailand, distributor lokal alat pengukur terbukti menggunakan delapan salinan perangkat lunak AutoCAD yang tidak berlisensi dalam pembuatan perangkat penting untuk proyek-proyek infrastruktur nasional.
Demikian pula di Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen (MDTCA) melakukan razia terhadap perusahaan-perusahaan desain rekayasa, termasuk perusahaan konsultan desain dan teknik besar yang terlibat dalam proyek-proyek pekerjaan publik penting seperti konstruksi kereta api nasional. Pendapatan tahunan perusahaan yang hampir mencapai USD 1,5 juta dan aset yang melebihi USD 1,7 juta berada dalam risiko akibat penggunaan perangkat lunak ilegal.
“Ada banyak kasus dimana erusahaan teknik di Asia Tenggara dengan sengaja menggunakan perangkat lunak ilegal atau mengelola aset perangkat lunak mereka secara tidak efektif, sehingga mengakibatkan desainer mereka menggunakan perangkat lunak ilegal,” kata Direktur Senior BSA, Tarun Sawney.
“Terlepas dari alasan di balik tindakan ini, keduanya berbahaya dan dapat dihindari. Perusahaan rekayasa besar yang dipercayakan dengan proyek infrastruktur nasional menerima alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk berinvestasi dalam perangkat lunak desain yang berlisensi, aman, dan dapat diandalkan. Masyarakat yang telah membayar pajak dengan benar mengharapkan bahwa pekerjaan publik dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan dan kualitas yang maksimal,” sambung Tarun Sawney.
Selama penyelidikan, otoritas di Thailand dan Malaysia juga menemukan bahwa beberapa perusahaan menggunakan praktik yang menyesatkan di mana pengguna akhir menampilkan lisensi perangkat lunak yang sudah kedaluwarsa untuk menyiratkan kepatuhan palsu, namun hal ini berhasil terbongkar saat pemeriksaan PC secara menyeluruh.
“Walaupun beberapa negara di wilayah ini dengan tegas menegakkan undang-undang lisensi perangkat lunak, ada kebutuhan bagi negara-negara lain untuk meningkatkan upaya mereka dalam hal ini,” kata Sawney. “Bekerja sama dengan BSA untuk mengedukasi perusahaan rekayasa dan desain tentang manfaat perangkat lunak berlisensi dan aman dapat sangat bermanfaat baik untuk bisnis maupun pemerintah. BSA sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong penggunaan perangkat lunak legal dalam proyek-proyek pekerjaan publik, dan tujuan utama kami adalah melindungi komunitas bisnis lebih luas dari risiko potensial dan memastikan keamanan publik menjadi prioritas utama.”
Keamanan dan integritas proyek infrastruktur berada dalam risiko ketika bisnis menggunakan perangkat lunak ilegal. BSA berkolaborasi dengan pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan perangkat lunak, dengan menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak desain yang berlisensi dan aman untuk proyek-proyek pekerjaan publik. Tahun lalu, BSA juga meluncurkan kampanye edukasi dengan mempublikasikan panduan kelangsungan hidup yang menguraikan risiko siber yang muncul dan memberikan saran bagi para pemimpin bisnis untuk meningkatkan keamanan siber. BSA akan terus melaksanakan inisiatif serupa untuk melindungi berbagai sektor dari ancaman siber yang terus berkembang.
