Jakarta, ItWorks-Perlu strategi terobosan dari pemerintahan yang baru untuk mengendalikan polusi atau pencemaran udara di Indionesia. Selain itu juga harus memprioritaskan strategi pertumbuhan hijau (green growth strategy) dengan berfokus pada percepatan transformasi kendaraan listrik serta bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Hal ini mengemukan dalam dua sesi diskusi yang dihelat Systemiq, perusahaan yang fokus pada fenomena perubahan untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris, dengan mentransformasi pasar dan model bisnis di berbagai bidang. Seperti alam dan pangan, material dan sirkularitas, energi, keuangan, serta lingkungan yang dibangun.
Diskusi bertajuk “Aksi Kolektif untuk Mengatasi Polusi Udara” di hari kedua “Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024” menghasilkan sejumlah rekomendasi dari pakar terkemuka seperti Tanushree Ganguly, Director Air Quality Life Index (AQLI) di Energy Policy Institute, University of Chicago, Dr. M. Rami Alfarra, Principal Scientist and Air Quality Lead at Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) at Hamad Bin Khalifa University, Karma Yangzom, Principal Environment Specialist di Asian Development Bank, serta Ellen C. Schmitt, US Embassy fellow on air quality policy.
Sebagaimana dilansir dalam rilis pers (09/09/2024), diskusi panel Systemiq dan Bicara Udara di ISF 2024 ini juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, pendekatan ilmiah, pendanaan, dan aksi kolektif untuk menangani krisis polusi di Indonesia.
Disebutkan, selain berdampak pada kesehatan, polusi udara juga telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas hidup dan ekonomi di Indonesia. Studi oleh ITB, IIASA, dan Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa jika tidak ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi polusi udara, biaya kesehatan yang ditimbulkan bisa mencapai sekitar 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar USD 27 miliar per tahun pada tahun 2030.
Diskusi dalam forum ini mengemukakan tiga rekomendasi utama yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintahan baru dalam mempercepat penanganan polusi udara di Indonesia.
Pertama, kebijakan Berbasis Data dan Sains.
Data yang akurat, komprehensif, dan terintegrasi sangat penting untuk mengidentifikasi sumber polusi serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah mitigasi yang paling efektif dalam pengendalian udara bersih. Selain itu, sains berperan sebagai alat utama dalam menyusun kebijakan yang tepat. Untuk memastikan kualitas udara di Indonesia yang sejalan dengan rekomendasi kesehatan global, diperlukan basis data yang akurat dengan tolok ukur berdasarkan standar nasional dan internasional, serta pedoman kesehatan yang mencakup kuantifikasi dampak polusi.
Kedua, aksi Kolektif untuk Masa Depan Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mempercepat implementasi solusi untuk mengurangi polusi udara. Masalah ini harus ditangani secara bersama-sama melalui pembentukan koalisi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan untuk mempercepat tindakan mitigasi dan mencapai hasil yang berkelanjutan.
Ketiga, mobilisasi Pendanaan untuk Pengendalian Polusi Udara.
Pendanaan dari sektor publik, swasta, serta bank pembangunan multilateral memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas udara di kawasan Asia dan Pasifik.
Sedangkan diskusi kedua bertajuk “From Theory to Collective Action” dihadiri berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah. Di antaranya Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Noor Arifin Muhammad, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM, William Sabandar, Chief Operations Officer, Indonesian Business Council, Republik Indonesia, dan Dirgayuza Setiawan, Editor Buku ‘Strategi Transformasi Bangsa’, Prabowo Subianto.
Mereka menekankan pentingnya bagi pemerintahan yang baru untuk memprioritaskan strategi pertumbuhan hijau (green growth strategy) dengan berfokus pada percepatan transformasi kendaraan listrik serta bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Dalam diskusi ini, juga diluncurkan Jakarta Initiative for Sustainable and Intelligent Urban Mobility (JI4SIUM), yang diprakarsai oleh Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, KADIN Indonesia, dan 5P Global Movement, serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.
Inisiatif ini didukung oleh 17 organisasi, termasuk Systemiq, yang berkomitmen untuk merealisasikan proses implementasinya. JI4SIUM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kemitraan dalam mempercepat transisi menuju mobilitas listrik di wilayah perkotaan melalui berbagai program. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan investor untuk menyusun roadmap transisi ke kendaraan listrik, serta mendukung pengembangan proyek kendaraan listrik di kota-kota besar di Indonesia. (AC)
