Jakarta, ItWorks- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak optimal bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak optimal bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa digitalisasi pemerintahan dan program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden menargetkan peluncuran GovTech pada 17 Agustus mendatang. Program ini akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi.“Presiden ingin meresmikan atau meluncurkan program Government Technology ini pada 17 Agustus. Program ini akan menyatukan semua aplikasi yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga terjadi efisiensi dan pengurangan korupsi,” ujar Luhut dilansir BPMI Setpres, baru-baru ini.
Disebutkan, salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank. Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Selain membahas GovTech, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arief Anshory Yusuf, anggota DEN yang juga ahli kemiskinan, menyebutkan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.
“Program ini sangat bagus dalam konteks pro-job, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru hingga 1,9 juta. Selain itu, kemiskinan bisa berkurang hingga 5,8 persen,” kata Arief.
Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.“Intinya, mari kita jaga bersama program ini karena ini adalah flagship kita, flagship bangsa ini,” tutur Arief.
Dengan integrasi GovTech dan optimalisasi MBG, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efisien, transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. DEN juga mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran. (AC)
