ItWorks-Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi di tengah tantangan global yang makin kompleks. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional.
Hal tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta pada Selasa (1/7). “Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujarnya, dilasnir dalam portal web Kemenkeu, baru-baru ini.
Untuk mewujudkan ketahanan nasional, Menkeu mengungkapkan pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Intervensi negara diperlukan secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Menkeu.
Di tengah fragmentasi geopolitik, rivalitas antarnegara, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, menjadi negara non blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun.
Dengan latar belakang situasi tersebut, Menkeu mengatakan KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” ujarnya.
Ditegaskan pula pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan inklusif.
Atas nama Pemerintah, Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2026. “Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” ujarnya.
