ItWorks.id- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya bahwa Indonesia terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan terbuka melalui penerapan teknologi digital (digitalisasi). Tujuan utamanya untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan layanan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dalam pidatonya di forum Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada (6/10/2025) waktu setempat. “Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” ungkap Rini di hadapan Deputy Secretary-General OECD, Mary Beth Goodman, dan jajaran terkait, sebagaimana dirilis Humas KemenPANRB, (06/10/2025), di Jakarta.
Menteri Rini mengatakan, pemerintahan terbuka seringkali dipandang sebagai reformasi teknis prosedur dan regulasi. Namun, pada intinya, ini merupakan agenda yang sangat manusiawi. “Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, “ujarnya.
Dikatakan, sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global. Ia menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta baru-baru ini menegaskan bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat.
“Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik,” ungkapnya.
Dijelaskan, dalam era digital ini, teknologi juga memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi. “Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” ujarnya.
Dismpaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak. “Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” pungkasnya.
