Kejahatan siber kini semakin sulit dikenali seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Deepfake, suara sintetis, hingga rekayasa sosial berbasis AI telah mempercepat dan memperluas modus penipuan, mendorong pemerintah menyerukan agar keamanan menjadi bagian dari desain teknologi sejak awal.
Seperti ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah mengubah cara kejahatan siber dilakukan.
Deepfake dan rekayasa sosial yang memanfaatkan AI telah membuat penipuan semakin sulit dikenali.
Oleh karena itu, Wamen Nezar menegaskan keamanan siber harus dirancang sejak awal dalam pembangunan teknologi dan platform digital, bukan baru ditangani setelah serangan terjadi.
“Kita perlu bergeser ke desain atau proses bisnis yang mengutamakan keamanan. Ini yang kita sebut sebagai security by design,” tegas Wamen Nezar dalam acara Kaspersky’s Academic Partners Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (19/08/2026), seperti dilansir laman komdigi.go.id.
Wamen Nezar menjelaskan perkembangan AI tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan siber, tetapi juga memperluas kemampuan pelaku kejahatan.
Menurut Wamen Nezar, deepfake dan model AI canggih telah menjadi teknologi yang dapat digunakan semua orang untuk melakukan kejahatan siber.
“AI tidak menciptakan ancaman ini dari ketiadaan, tetapi mempercepat perkembangan, kualitas, dan jangkauannya,” ujar Wamen Nezar.
Di Indonesia, ancaman tersebut terlihat melalui banyaknya penipuan berbasis AI yang menggunakan suara sintetis untuk meniru orang terdekat atau tokoh terkenal.
Wamen Nezar menyebut gelombang penipuan berbasis AI telah menyebabkan kerugian Rp9,1 triliun.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan kerugian akibat penipuan daring di kawasan Asia-Pasifik dapat mencapai US$114 miliar tahun ini.
Untuk merespons ancaman tersebut, Kemkomdigi mendorong tata kelola keamanan AI yang membangun ketahanan tanpa menghambat inovasi.
“Tujuan kita adalah membangun kerangka kerja tata kelola keamanan AI yang komprehensif dan kuat yang memungkinkan inovasi untuk terus maju sambil memastikan bahwa keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan dibangun sejak awal,” jelas Wamen Nezar.
Kemkomdigi juga mendorong pelindungan masyarakat melalui infrastruktur anti scam, pencegahan di tingkat operator, dan verifikasi pengguna dengan memanfaatkan AI.
“Sistem deteksi penipuan yang diterapkan secara nasional harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, termasuk yang di pedesaan,” tutur Wamen Nezar.
Dari sisi regulasi, Kemkomdigi tengah mengembangkan peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Pemerintah mengundang industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membagikan pengalaman dari lapangan agar regulasi tetap praktis, adaptif, dan berbasis risiko.
Penguatan keamanan juga dilakukan melalui pertukaran data intelijen antara mitra industri dan pemerintah serta pengembangan deteksi ancaman siber berbasis AI.
Kemkomdigi juga turut mendorong penguatan talenta keamanan siber berbasis AI melalui kolaborasi universitas dan industri serta perluasan literasi digital bagi kelompok rentan, termasuk pengguna internet pemula, pensiunan, dan pemilik usaha kecil.
Pengalaman serangan terhadap Pusat Data Nasional menjadi pelajaran penting bagi penguatan keamanan sektor publik.
Wamen Nezar menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya memperkuat kemampuan keamanan siber dan mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif.
“Pengalaman itu telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga,” pungkas Wamen Nezar.
