Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) saat layanan tersebut diterapkan secara nasional pada Oktober 2026. Mengantisipasi lonjakan akses sekaligus menjaga keamanan data masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan stress test dan load test sebelum rollout nasional dilakukan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan besarnya jumlah masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut membuat kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2026), seperti dilansir komdigi.go.id.
Kemkomdigi akan menguji kemampuan sistem menghadapi lonjakan akses melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pengujian tidak hanya mengukur kapasitas layanan, tetapi juga memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Menurut Meutya, pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat untuk menghindari penumpukan permintaan pada waktu yang sama.
Langkah ini menjadi penting karena gangguan layanan pada saat rollout dapat langsung berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan akses.
Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional.
Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperluas layanan tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Namun, perluasan layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan sistem menampung pengguna.
Akurasi data penerima juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.
Untuk itu, Komdigi dan K/L terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital.
Masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan data yang tidak sesuai dan mengajukan koreksi melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme tersebut memungkinkan pemutakhiran data terus dilakukan setelah layanan berjalan. Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang keliru.
