ItWorks.id-Kedaulatan data adalah prioritas yang tidak dapat ditawar di tengah dinamika geopolitik saat ini. BRIN memperkuat kerja sama strategis dengan Planet Labs melalui seminar bertajuk “Audit Digital untuk Indonesia Emas: Mewujudkan Visi 2045 melalui Pemantauan Global Berkemampuan AI”.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa kedaulatan data menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Untuk memperkuat ketahanan data nasional, BRIN menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan penyedia data satelit global, Planet Labs, melalui seminar bertajuk “Audit Digital untuk Indonesia Emas: Mewujudkan Visi 2045 melalui Pemantauan Global Berkemampuan AI”, belum lama ini, di Jakarta.
Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, mengatakan Indonesia perlu memperkuat kedaulatan data dan kemampuan operasi satelit secara mandiri untuk mengantisipasi berbagai risiko global yang dapat mengganggu akses terhadap data strategis.
“Kedaulatan data dan operasi satelit mandiri merupakan kebutuhan mendesak. Kita harus berkaca pada dinamika global tahun 2026, ketika kebijakan Amerika Serikat memberikan batasan suplai data kepada operator satelit di wilayah konflik. Ketergantungan penuh pada penyedia asing tanpa skema kedaulatan yang kuat dapat mengancam ketersediaan data di wilayah strategis dan perbatasan Indonesia,” ujarnya dirilis Humas BRIN melalui portal web (05/06/2026).
Menurut Ratih, kolaborasi tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi observasi bumi dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan transparansi serta menjawab tantangan keterbatasan data satelit nasional. Audit digital, kata dia, menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai negara kepulauan yang kerap menghadapi kendala tutupan awan, Indonesia membutuhkan sistem pemantauan yang berkelanjutan. Teknologi konstelasi satelit Planet yang memiliki frekuensi pengambilan gambar tinggi dan kemampuan multispektral memungkinkan ketersediaan citra harian yang lebih akurat dibanding metode pengamatan konvensional.
“Integrasi AI mampu mengubah citra satelit menjadi wawasan yang terukur untuk mendukung pengelolaan lahan, konservasi lingkungan hingga ketahanan wilayah pesisir secara real-time,” jelas Ratih.
Kolaborasi tersebut juga menjadi respons terhadap menurunnya ketersediaan data satelit terbaru di dalam negeri. Berdasarkan data internal BRIN, jumlah permintaan layanan data satelit turun drastis dari 520 permintaan pada 2024 menjadi 266 permintaan sepanjang 2025. Penurunan tersebut dipicu terbatasnya data terbaru yang tersedia di Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.
Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, menilai kebutuhan data satelit harian kini semakin krusial bagi berbagai program pembangunan nasional.“Data satelit harian kini bukan lagi kemewahan. Revisi 553 dokumen RTRW daerah, pemetaan batas desa menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi, hingga pemantauan fase pertumbuhan padi untuk ketahanan pangan membutuhkan suplai data yang konsisten dan mutakhir,” katanya.
BRIN juga menyoroti manfaat kebijakan “Pengadaan Satu Pintu” yang dijalankan sebagai Wali Data Nasional. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara melalui lisensi data satelit multi-guna yang dapat dimanfaatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri.
Pada 2023, nilai manfaat ekonomi dari distribusi data satelit tercatat mencapai Rp11,9 triliun, jauh melampaui biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah. Selain efisiensi, kebijakan ini juga mendukung penguatan kapasitas nasional melalui pengembangan riset, sumber daya manusia, serta infrastruktur stasiun bumi di Parepare, Rancabungur, dan Biak.
Di sisi lain, ketersediaan arsip data nasional secara mandiri dinilai penting untuk mendukung pengawasan wilayah perbatasan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing dan illegal logging.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Rokhis Khomarudin, mengungkapkan bahwa data satelit Planet telah dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik, termasuk pemantauan titik panas kebakaran hutan dan lahan.“Melalui integrasi data ke platform Sipongi milik KLHK dan Asap Digital milik Polri, otoritas dapat melakukan tindakan pemadaman dan penegakan hukum lebih cepat berdasarkan data satelit yang diperbarui setiap hari,” ujarnya.
Rokhis menambahkan, kerja sama tersebut turut mendukung percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta melalui penyediaan data citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi. Pemanfaatan data spasial tersebut diperkuat melalui Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Platform Digital Geoinformatika (GEOMIMO).
