Jakarta, Itworks- Pemerintah meningkatkan sinergitas antar lembaga untuk mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk transaksi pembayaran ritel masyarakat.
Upaya meningkatkan sinergitas ditandai dengan penandatanganan bersama Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). Di antaranya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan. Acara penanadatanganan Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dilakukan (13/2), di Aula Graha Swala, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Dalam Nota Kesepahaman itu, para akan pihak melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Hal itu sekaligus mendukung pencapaian program sinergi elektronifikasi, yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada tanggal 28 Mei tahun lalu.
Dua Peran Kementerian Kominfo
Usai acara penandatanganan nota kesepahaman, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa penerapan sinergitas itu akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Jika elektronifikasi transaksi atau saya lebih suka menyebutnya digitalisasi transaksi ini nanti sudah dapat direalisasikan, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Uang negara akan efisien dan tepat guna, meminimalisir kebocoran dana, serta yang lebih besar lagi kita punya data uang itu digunakan untuk apa saja,” jelas sebagaimana dilansir siaran pers Biro Humas Kementerian Kominfo, baru-baru ini.
Menurut Dirjen Aptika, digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara akan dapat menopang pengembangan kebijakan yang akuntabel dan transparan. Jika pencatatan transaksi negara dilakukan secara digital, maka akan dapat dibaca dan diolah, untuk kemudian digunakan menjadi panutan dalam membuat kebijakan.
Peran Kementerian Kominfo, menurutnya ada dua. Pertama, bagaimana menyiapkan dan memastikan jaringan infrastruktur telekomunikasi tersedia di seluruh daerah Indonesia agar semua Pemda lebih cepat melakukan elektronifikasi. Karena mustahil dapat melakukan elektronifikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi. Peran kedua berkaitan dengan aplikasi atau platform. Meskipun platformnya belum tentu dari Kominfo, tapi Kominfo akan memastikan sistem yang sudah ada dapat bekerja dan bisa interoperabilitas atau saling terhubung.
Ditambahkan, pelaksanaan ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Namun demikian, hal tercepat yang harus dilakukan adalah membuat landasan hukumnya. “Nota Kesepahaman ini nantinya akan segera dibuat peta jalannya,” jelasnya.
Pembahasan Peta Jalan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pejabat eselon I di masing-masing kementerian dan lembaga untuk disiapkan regulasi pendukung. “Sistem keuangan di daerah saat ini pun ada bermacam-macam. Tidak perlu satu platform, yang penting bisa interoperabilitas. Karena kunci di era digital ini dapat tersambung antar satu sistem dengan sistem lainnya,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Nota Kesepahaman ETP penting agar dana Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat dikeluarkan secara efektif dan efisien. “Sehingga tepat sasaran. Salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaanya dan mekanisme pengawasannya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerapan ETP yang dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana untuk mencapai beberapa tujuan. Mulai dari Deliverable Assurance, ETP menjamin bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat. Kemudian Data Utiilisation, data dapat diolah dan menjadi feedback. Dan, Continous Improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus. “Juga mendukung fiskal nasional, ETP dapat otomatisasi pemotongan pajak sehingga meningkatkan pemungutan pajak, serta mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur BI menyampaikan terdapat tiga manfaat percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan. “Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital,” paparnya.
Pokjanas P2DD
Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama akan ditindaklanjtuti dengan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan melalui pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tim itu akan menjadi forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dalam implementasi ETP. Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi akan diwadahi dalam TP2DD yang akan segera dibentuk oleh Pemda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BI setempat.
Selain itu juga dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Aplikasi Informatika dengan Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
“Dalam internal Kominfo sendiri akan dibentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai satuan kerja. Besok akan ada rapat pertama di Bank Indonesia, karena hal ini harus cepat dikerjakan terutama terkait produk hukumnya,” ujar Dirjen Semuel. (AC)
