Jakarta, ItWorks- PT Pos Indonesia kembali mendapat kepercayaan pemerintah untuk ikut menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Mengingat keterbatasan mobilitas masyarakat karena situasi PPKM Darurat, Pos Indonesia pun menempuh cara door to door, atau mendatangi langsung ke rumah penerima (Keluarga Penerima Manfaat/KPM).
Hingga kini wabah Covid-19 belum berakhir. Dalam upaya penyelamatan terhadap perekonomian, pemerintah menjalankan program Jaring Pengaman Sosial, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.
Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan BST melalui PT Pos Indonesia dengan target 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan secara bertahap. Salah satu tahapan penyaluran berlangsung pada Minggu, 18 Juli 2021 yang dilakukan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Mengingat situasi situasi sedang PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, Pos Indonesia pun menyalurkan BST secara door to door (mendatangi langsung ke rumah) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan cara ini, kerumunan saat pembagian BST bisa dihindari.
“Hari ini, seluruh Kantor Pos di Indonesia menyalurkan BST, kecuali Kalimantan, Sulawesi, dan Papua karena masih menunggu data dari Kemensos. Dalam penyalurannya, Pos Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, dan pihak keamanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan,” ucap Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus dilansir dalam rilis pers, baru-baru ini, di Jakarta.
Menurut Charles, untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM tahun ini, Pos Indonesia menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM dipastikan telah divaksin covid-19.
Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.“Kami punya kesepakatan dengan Kemensos, setiap hari jika ada data yang tidak valid akan dikembalikan ke Kemensos. Data setiap sebulan sekali berubah karena memang ada pergeseran, penambahan, maupun pengurangan,” ujar Charles.
Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validitas data PKM, memastikan kesesuaian jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran BST.“BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan dengan mitra yang menyalurkan,” ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Samono.
Untuk penyaluran BST kali ini, KPM menerima uang Rp 600 ribu, untuk alokasi bulan Mei dan Juni lalu, atau penyaluran BST untuk tahap 14 dan 15. (AC)
