Spektrum frekuensi radio menjadi tulang punggung transformasi digital. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan penataan dan monitoring spektrum frekuensi radio (SFR) serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan berlangsung dengan baik serta optimal.
“Kominfo membangun kesadaran masyarakat mengenai sumber daya spektrum frekuensi yang tidak terlihat namun sangat berguna dan bermanfaat menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat saat ini di era transformasi digital. Makanya, kita harus mengolahnya serta mengaturnya dengan baik,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai melakukan pengecekan Armada Sistem Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2021 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).
Kementerian Kominfo melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi illegal secara rutin untuk menjaga agar tidak terjadi interferensi yang merusak (harmfull interference). “Interferensi frekuensi itu ada di mana-mana, banyak sekali. Kalau mau didata semua ada di level spektrum, termasuk spektrum untuk keamanan penerbangan,” jelasnya
Jika ditemukenali adanya interferensi antar radio dengan yang lain, Menkominfo menyatakan gangguan itu akan dapat membahayakan salah satunya jika mengganggu frekuensi yang digunakan untuk keamanan penerbangan.
“Jadi, dilakukan monitoring radio di wilayah bandara atau yang berkaitan dengan kebutuhan penerbangan. Juga, untuk kepentingan rakyat. Spektrum frekuensi untuk keperluan nelayan-nelayan juga harus disiapkan secara khusus agar radio mereka bisa digunakan dengan baik,” jelasnya.
Pelaksanaan monitoring frekuensi dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. “Pengawasan itu dilakukan dengan menggunakan sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang berfungsi untuk melakukan observasi, pengukuran parameter teknis, penanganan gangguan, dan penertiban penggunaan frekuensi radio,” jelas Menteri Johnny.
Menkominfo mengungkapkan, saat ini di Indonesia banyak terjadi interferensi akibat penggunaan perangkat radio illegal yang dibuat di dalam negeri. Menurutnya, sekalipun dalam setiap spektrum itu sudah dipasang gold band, namun apabila power-nya tinggi maka bisa mengganggu frekuensi lain. Oleh karena itu, monitoring di seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan anpa henti.
Kementerian Kominfo juga melakukan pendataan dan pendaftaran perangkat agar dapat potensi gangguan spektrum frekuensi saat perangkat itu dioperasikan. “Agar mereka menggunakan radionya yang memang sudah legal dan terdata. Untuk apa? Supaya spektrumnya tidak tabrakan dengan aplikasi yang lain. Kominfo mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyiapkan mobile license atau izin-izin radionya secara mobile dengan mendekati salah satunya para nelayan,” jelas Menteri Johnny.
Baca: 11 September Diperingati Sebagai Hari Radio Nasional, Ini Sejarahnya
