Dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang memicu disrupsi menantang pengelola informasi dan komunikasi publik di lembaga pemerintah untuk berkomunikasi kepada publik secara adaptif.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan di tengah variasi lanskap komunikasi publik lembaga pemerintah, aktivitas komunikasi publik perlu diukur secara obyektif agar dapat diketahui dampak dan manfaat bagi publik.
“Kemajuan TIK yang penuh disrupsi memicu tantangan terjadinya disinformasi. Kondisi itu memaksa pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, harus segera disesuaikan sehingga menjadi lebih adaptif dan lebih efektif sesuai dengan lanskap yang baru,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, dalam Seminar Indeks Pengelolaan dan Komunikasi Publik 2021 di Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Senin (31/01/2022).
Baca: Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia Diperkuat dengan Tim Juru Bicara
Menurut Dirjen IKP sifat adaptif dan efektif ini memerlukan alat ukur obyektif agar memiliki dampak dan manfaat yang diketahui bersama. “Bagaimana tingkat kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Komifo melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (Indeks P-IKP),” jelasnya.
Direktur Hasyim Gautama menegaskan kebijakan komunikasi publik nasional dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
“Inpres itu mengarahkan peran Kementerian Kominfo untuk mengkoordinasi komunikasi publik nasional. Arahan tersebut menimbulkan implikasi bagi Kementerian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah termasuk dalam melaksanakan diseminasi informasi publik melalui skema narasi tunggal kebijakan dan program-program pemerintah,” jelasnya.
Seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara hibrida. Laporan Hasil Pengukuran P-IKP dipaparkan Peneliti Utama Gati Gayatri.
Kegiatan seminar juga dihadiri Plt. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bapak Wariki Sutikno; perwakilan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II, Kementerian Dalam Negeri, serta kepala biro humas dan dinas kominfo dari provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Baca: Dilantik Jadi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Ini Tantangan yang Dihadapi Usman Kansong
