ItWorks- Infrastruktur digital yang disediakan bagi publik berperan penting dalam mendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Ketersediaan infrastruktur digital telah mengubah jutaan hidup penduduk melalui keuangan inklusi yang kian maju untuk mendukung kemajuan ekonomi hingga ke pelosok daerah.
Demikian mengemuka dalam simposium bertema “DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains towards attaining Sustainable Development Goals” sebagai acara pendukung pertemuan ketiga GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion), yakni kelompok kerja G20 berfokus pada inklusi keuangan global, dalam Presidensi G20 India 2023, di selenggarakan pada (24/06/2023), di Nusa Dua, Bali yang dirilis Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, baru-baru ini.
Infrastruktur digtal publik atau IDP dapat mencakup sistem digital dalam pengenalan identitas pengguna, proses pembayaran digital serta transaksi keuangan, dan pertukaran data/informasi. Dengan infrastruktur yang optimal, hambatan inklusi keuangan seperti tantangan geografis dan biaya transaksi dapat teratasi untuk pertumbuhan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Sehingga keberadaanya telah mengubah jutaan hidup penduduk melalui keuangan inklusi yang maju.
Pada kesempatan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menyampaikan tiga hal berkaitan dengan pentingnya peran infrastruktur ini. Pertama, memberikan dasar bagi inovasi digital sekaligus meningkatkan produktivitas yang mendorong transformasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kedua, dengan mengoptimalkan infrastruktur digital public, BI dapat memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat secara lebih mudah dan cepat. Ketiga, negara anggota G20 harus mengembangkan literasi keuangan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, hal ini termasuk perlindungan data pribadi, peraturan serta penegakan pengawasan dalam transaksi digital.
“Mari kita secara bersama mewujudkan visi ekosistem keuangan digital yang kuat untuk memperluas keuangan inklusif. Kami mengapresiasi diskusi mengenai IDP serta hasil yang diberikan GPFI di bawah Presidensi India,” pungkas Deputi Gubernur Filianingsih.
Di Indonesia, sistem pembayaran menjadi elemen kritikal dalam penyediaan IDP. Pembayaran digital menjadi praktik IDP yang didukung penuh oleh Bank Indonesia, setidaknya dalam tiga area. Pertama dalam digitalisasi program bantuan sosial. Kedua elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah dan ketiga di area transportasi melalui mekanisme omnichannel pembayaran digital yang salah satunya diimplementasikan di proyek nasional integrasi transportasi Jabodetabek.
Akselerasi penerapan IDP ini didukung oleh kuatnya potensi digitalisasi Indonesia antara lain pengguna internet yang telah mencapai 74%, pedagang yang telah mengadaptasi metode pembayaran digital yang mencapai 98%, serta berkembangnya fintech dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran.
Pada kesempatan yang sama, Chief General Manager-In-Charge Bank Sentral India, Sonali Sen Gupta, menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan GPFI dan side event terkait infrastruktur publik digital.
Sonali menilai, kemajuan inklusi keuangan berpotensi untuk memperluas peluang bagi seluruh belahan masyarakat untuk menjadi bagian dari sektor formal. GPFI menargetkan inklusi keuangan universal dengan mengedepankan visi bersama dari seluruh pemimpin menuju masa depan yang merata. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah memandang inklusi keuangan sebagai faktor kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk itu, pada dua pertemuan sebelumnya mengemuka usecase dari IDP dalam inovasi pembayaran digital untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Dalam naungan Presidensi G20 India, GPFI telah mengidentifikasi IDP yang diproritaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas. Working Group ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan implementasi IDP tersebut.
Dalam simposium itu, para pakar dan berbagai delegasi G20 berbagi resep dan kisah sukses implementasi IDP di negaranya. Contohnya adalah Indonesia dengan e-KTP, BI-FAST dan QRIS, Brazil dengan pembayaran cepat “PIX” dan India dengan “UPI”.
Hadir sebagai pembicara dalam simposium antara lain Deputi Gubernur Bank Sentral Brazil, Mauricio Moura, Co-Lead Digital Public Good Alliance, Liv Marte Nordhaug, UNDP Chief Digital Office, Keyzom Ngodup Massaly, Advisor Senior Bank Sentral Arab Saudi, Haitham Al Ghulaiga, GPFI Lead, Ozlem Oktay serta Co-Founder Sahamati, Siddhart Shetty. Berlaku sebagai moderator Advisor Ekonomi menteri Keuangan India, Chanchal Chand Sarkar.
Simposium ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya IDP sebagai fasilitas publik penting dalam mendorong inklusi keuangan digital dan pemahaman akan aspek-aspek yang harus diperhatikan termasuk prakondisi yang harus disediakan dalam membangun IDP. (AC)
