Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) siap menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2024 yang akan datang. Disebutkan dalam MPP akan terintegrasi beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat.
Adapun kesiapan operasional MPP Kutim dibahas dalam agenda Focus Group Discusion (FGD) dan Penandatangan Momerandum of Understanding (MoU) dengan instansi vertikal di Kutim yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
“Dari segi waktu kita (Pemkab Kutim) kelihatannya sudah terlambat untuk menyelenggarakan Mal Pelayanan Terpadu (MPP) dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Namun sejatinya sejak awal Kutai Timur ini berdiri, kita sudah bangga memiliki kantor sistem pelayanan terpadu satu atap satu pintu, hampir mirip tetapi pelayanan belum lengkap seperti sekarang ini,” ujar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada acara FGD yang digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta, Jumat (24/11/2023) lalu.
Pada kesempatan yang sama Ardiansyah mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah hadir dalam operasional Mal Pelayanan Terpadu, tidak hanya PD (Perangkat Daerah) tetapi juga instansi yang lain.
“Tahun 2024 gedung yang ingin kita bangun itu selesai. Rencana awal bangun UMKM center. Namun dari beberapa kali diskusi akhirnya diputuskan membangun Mal Pelayanan Terpadu yang dintegrasikan dengan UMKM center,” jelas Ardiansyah.
Sebagai permisalan, Bupati mencontohkan kemudahan dan pendekatan layanan publik berupa pelayanan adminduk (Administrasi kependudukan) dan catatan sipil (Capil) dengan menghadirkan layanan di tiap desa.
“Jadi, masyarakat yang ada di kecamatan atau wilayah yang jauh bisa melakukannya di kantor desa atau kecamatan masing – masing. Disdukcapil juga telah menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama terkait administrasi pernikahan serta perceraian,” tuturnya.
Adapun kegaitan FGD ini dihadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yakni Akik Dwi Suharto Rudolfus, sebagai Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik.
