ItWorks.id- Keberadaan fnfrastruktur publik digital yang solid penting untuk mendukung transformasi digital di sektor publik. Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam membentuk dan menginvestasikan infrastruktur digital untuk memaksimalkan layanan public tersebut .
“Ketika kita berbicara tentang infrastruktur, kita familiar dengan infrastruktur fisik atau konvensional, seperti jalan raya, listrik, jembatan, dan sanitasi. Padahal untuk akselerasi transformasi digital untuk mendukung transformasi digital di sektor public, keberadaan infrastruktur digital yang solid juga sangat penting. Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam membentuk dan menginvestasikan infrastruktur digital untuk memaksimalkan nilai-nilai public,” ujar Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Mirna Rahmadina Gumati dalam rangkaian kegiatan diseminasi hasil riset bertema Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan” (22/10/2025) dirilis melalui portal web BRIN, baru-baru ini.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk talkshow interaktif yang menghadirkan beragam perspektif dari pemangku kepentingan. Mirna melanjutkan, dengan adanya digitalisasi, masyarakat memiliki virtual arena yang tidak terlihat, namun hampir semua aktivitasnya terjadi di dalamnya. Untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas di virtual arena ini, dibutuhkan infrastruktur digital.
“Kami merekomendasikan suatu kebijakan pada penyusunan umbrella policy, perumusan tata kelola identitas digital yang terbagi melalui penguatan kapasitas fungsional dan positioning BLPID, selanjutnya ada Komite Percepatan Transformasi Digital, serta penguatan federated model,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mohammad Shidiq Purnama Wakil Direktur Utama PT. EID, menyoroti tentang platform identitas digital yang menggunakan Decentralized Identifier (DID) dan blockchain untuk mengamankan identitas. Ia menekankan bahwa platform ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan identitas digital di Indonesia. “EID berperan sebagai jembatan antara Issuer, Holder, dan Verifier. Kedepannya, verifier akan diperluas tidak hanya online tetapi juga offline (seperti hotel kecil),“ ujarnya.
Sementara itu, Karina Mayasita Handoyo Perekayasa Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN, membahas tentang Self-Sovereign Identity (SSI) yang memungkinkan individu memiliki kontrol penuh atas data identitas mereka. Ia menekankan bahwa SSI dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan inklusif untuk sistem identitas digital yang ada saat ini.
“Kelemahan sistem centralized tidak kuat menghadapi hacker, yang meningkatkan risiko kebocoran data pribadi (seperti kasus hacker Bjorka). Dengan adanya teknologi blockchain atau digital ledger, kita mengenal istilah SSI yakni sejenis digital identity yang bebas untuk mengelola data identitas mereka. Kontrolnya tidak terpusat, dan sistemnya distributif,” tegasnya.
Saat menutup presentasinya, Karina mengatakan, teknologi blockchain yang dapat dimanfaatkan adalah Decentralized Identifier (DID), Verifiable Credential (VC), dan Distributed Ledger Technology (DLT) untuk ledger. Diseminasi hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem identitas digital yang lebih baik di Indonesia.
