Jakarta, ItWorks.id- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat pola kolaborasi riset dan inovasi dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui Nota Kesepakatan Sinergi (NKS). Melalui NKS inilah, BRIN dan Pemda berkomitmen melaksanakan riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi di masing-masing daerah.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, mengatakan, saat ini sudah ada 125 pemerintah daerah yang melakukan kerja sama dengan BRIN. “Hari ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama NKS baru dengan lima pemerintah daerah, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Lombok Barat,” katanya dirilis Humas BRIN (27/10/2025), di Jakarta.
Penandatanganan ini sebagai rangkaian dari acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025, di Gedung B.J. Habibie (27/10), di Jakarta. Selain itu, BRIN berkomitmen mendorong lahirnya penguatan kualitas kebijakan berbasis bukti di daerah, dengan menghadirkan hasil kajian riset yang komplit dan aplikatif. Hasil kajian ini sebagai dasar ilmiah bagi Pemda dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat.
Sampai saat ini, terdapat 485 rekomendasi kebijakan yang telah diselesaikan dan disampaikan kepada 201 pemerintah daerah. “Pada kesempatan hari ini, akan diserahkan 12 rekomendasi kebijakan baru kepada 12 pemerintah daerah. Diharapkan, rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan atau regulasi, serta diikuti dengan program/strategi yang terintegrasi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” harap Yopi.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah sebagai ajang strategis memperkuat koordinasi antara BRIN dengan Pemda dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan potensi kebutuhan daerah, yang nantinya dapat diusulkan menjadi kajian kolaboratif bersama pada 2026.
