ItWorks.id-Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) mengapresiasi kehadiran langsung para pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah dalam ajang Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Kegiatan uji publik tingkat pusat ini berlangsung 10–12 November 2026 di Jakarta.
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro di sela-sela acara Presentasi Uji Publik Monev KIP 2026 hari kedua, mengatakan rasa optimismenya bahwa kegiatan uji publik ini akan membuahkan hasil yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi respon dan antusiasme yang tinggi dari para pucuk pimpinan di ajang evaluasi ini. Pada hari kedua ini, KI Pusat membagi Badan Publik dalam 5 sesi mulai dari Perseroan Terbatas (PT), pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga, kementerian/lembaga.
“Dari hari pertama kemarin, evaluasinya positif dalam pengertian bahwa banyak pimpinan lembaga yang hadir langsung menyampaikan presentasi dalam evaluasi uji publik ini. Di antara ada Menteri Agama, Menteri Desa (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), dan beberapa Direktur Utama BUMN . Hari ini juga ada gubernur seperti dari Gorontalo, Banten dan beberapa dari kementerian. Saya sangat mengapresiasi atas kehadiran pada pucuk pimpinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat untuk menyampaikan pokok-pokok program strategisnya dalam hal keterbukaan informasi,” ungkap Handoko Agung Saputro di sela acara Presentasi Uji Publik Monev) KIP Tahun 2026 (11/11/2026), di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Monev KIP merupakan instrumen untuk memotret sejauh mana komitmen dan kepatuhan Badan Publik memenuhi kewajiban Keterbukaan Informasi Publik serta menerapkan standar layanan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).
Kegiatan Monev KIP menjadi salah satu agenda strategis untuk mendorongh Keterbukaan Informasi yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Pelaksanaannya bukan sekadar evaluasi terhadap Badan Publik, namun juga merupakan bagian dari upaya KIP RI untuk memastikan komitmen dan konsistensi Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban Keterbukaan Informasi Publik.
Tahun 2026 diikuti 282 Badan Publik dengan 7 kategori, yakni 1) Kementerian, 2) Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 3) Lembaga Non Struktural, 4) Pemerintah Provinsi, 5) BUMN, 6) Perguruan Tinggi Negeri, hingga 7 unsur Partai Politik. “Kegiatan ini bukan sekadar perlombaan untuk meraih predikat, melainkan momentum untuk memastikan hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi dengan baik. Keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh Badan Publik, bukan sekadar tugas PPID, dan ini memang perlu komitmen tinggi dari para pucuk pimpinan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, selaku pengampu program Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa komitmen pimpinan harus tercermin dalam kebijakan dan praktik keterbukaan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan layanan informasi publik.
Ia juga mengapresiasi komitmen para pimpinan tersebut dalam ajang penilaian melalui kehadiran dan keterlibatan dalam Presentasi Uji Publik ini. Dukungan pimpinan diperlukan agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi menjadi bagian dari kebijakan dan tanggung jawab seluruh unsur kelembagaan.
Dalam rangkaian uji publik yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, para pimpinan badan publik memaparkan visi dan inovasi layanannya langsung di hadapan panelis dari unsur akademisi, jurnalis, praktisi, dan masyarakat sipil. Pimpinan badan publik diminta membuktikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi benar-benar mempermudah akses publik, meningkatkan transparansi anggaran, serta mendorong pengawasan masyarakat.
Beberapa pihak dan pejabat tinggi yang hadir serta memaparkan komitmennya dalam uji publik Monev KIP 2026 di lokasi tersebut, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang diwakili langsung oleh Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipresentasikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Kepala Dinas Kominfotik Marulina Dewi. Serta berbagai instansi pusat dan daerah lainnya yang turut mengikuti tahapan uji publik pasca-pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Pada hari kedua peserta dalam uji publik ini, di antaranya Sumut -Wagub, Gorontalo -Gubernur, NTB – Gubernur, Sulbar – Sekda, Aceh – Wagub, Sumbar – Wagub, Papua – Pj. Sekda, Sumsel – Gubernur, Banten – Gubernur, Maluku – Wagub, Kalsel – Sekda, Kalteng – Wagub, Kepri – Wagug, Jambi – Gubernur, Lampung – Wagub, Sulteng – Wagub, Maluku Utara- Wagub, Jatim – Wagub, Kaltim -Wagub, Jabar – Wagub, Jateng – Wagug, DKI Jakarta – Wagub, Kalbar – Wagub, DIY : Wagub.
KI Pusat Siapkan Evaluasi Berkala
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, ke depan tidak hanya diarahkan sebagai agenda penilaian tahunan. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) merencanakan evaluasi reguler sepanjang tahun untuk untuk memastikan badan publik konsisten menjalankan keterbukaan informasi.
Rencana tersebut terungkap pada hari kedua Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, (11/11/2026), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Evaluasi berkelanjutan ini direncanakan dengan membagi indikator penilaian ke dalam beberapa periode semester, agar perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi dapat dipantau secara lebih teratur.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, pelaksanaannya perlu tercermin dalam perilaku dan kebijakan kelembagaan, bukan hanya terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi saat penilaian.
Kebijakan badan publik juga perlu bersifat progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan harus disertai bukti pelaksanaan yang menggambarkan penerapannya. Dokumen administrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik.
Dalam kerangka tersebut, dukungan pimpinan menjadi faktor penting karena kebijakan terkait regulasi dan anggaran berada dalam kewenangan pimpinan badan publik. Keterbukaan informasi dengan demikian membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten agar tidak berhenti pada pelaksanaan tugas unit layanan informasi semata.
Penguatan keterbukaan informasi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi. Sehingga, sinergi pemerintah daerah dan Komisi Informasi daerah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan serta memastikan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan sesuai kewenangannya.
