Jakarta, Itech- Standardisasi produk dan barang meski sudah banyak dikembangkan. Namun sayangnya standar personal, proses dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi, seperti lean construction, green construction, constructability, and project development partners.
Karena itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan mempercepat review terhadap standar bidang konstruksi. Jika pada umumnya pemutakhiran standar suatu produk dan pekerjaan bisa menghabiskan waktu sekitar 7 bulan, maka untuk pemutakhiran standar bidang konstruksi ditargetkan empat atau lima bulan sudah final. “Ini menjadi respon cepat terhadap kasus-kasus kecelakaan dibidang konstruksi yang belakangan ini banyak terjadi,” kata Kepala BSN Bambang Prasetya di sela Workshop Standardisasi Keselamatan Konstruksi, Kamis (1/3).Hadir sebagai narasumber Soekartono Soewarno, Ahli StandarKonstruksi, Budi Setiawan, Kasubdit Mutu Konstruksi Kemen PUPR, Zakiyah, Deputi Bidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi BSN dan Papani Kesai, Pakar Industri Konstruksi.
BSN menggandeng Kementerian PUPR, menggelar workshop untuk menghasilkan rencana aksi implementatif sebagai bagian dari Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK). Disamping itu, workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan dengan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud. Dalam workshop tersebut tidak hanya dibahas masalah evaluasi menyeluruh standar-standar untuk keselamatan konstruksi, dan formulasi. Tetapi juga bagaimana menyelesaikan perbaikan atau pemutakhiran standar-standar industri konstruksi dan disain kelembagaan yang diperlukan untuk mempercepat implementasinya.
Diakui Bambang, standardisasi industri konstruksi menjadi isu strategis. Sebab industri konstruksi itu bukan sebatas industri bahan bangunan. Tetapi industri yang menghasilkan bangunan baik infrastruktur maupun properti seperti jalan, jembatan, bandara, bendung, bendungan, pelabuhan, jalan rel, pembangkit listrik, offshore structure, gedung perkantoran, gedung hunian, rumah tinggal, pabrik, dan gedung khusus lainnya. “Secara prinsip, BSN akan mendorong prinsip One Nation One Sertification System (ONOSS),” kata Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan dalam jangka sangat pendek, target standardisasi untuk keselamatan konstruksi adalah merespon kecelakaan pemasangan girder dengan merancang dan menerbitkan standar proses dan sistem dengan subyek safe system of construction works for erection girders sebagai standardisasi proses dan sistem yang diperlukan oleh para pelaku industri konstruksi di lapangan. Mengingat saat ini masih lebih dari 3.000 girder akan diangkut dan diangkat.
Dalam worshop yang melibatkan akademisi dan praktisi tersebut juga diputuskan perlunya BSN bersama DJBK Kementerian PUPR mendorong adanya kebijakan sistem kelembagaan penilaian kesesuaian di lapangan atau compliance to standar di industri konstruksi serta mendorong para pelaku industri konstruksi melaksanakan adanya pelatihan-pelatihan quality assurance system termasuk quality control di industri konstruksi.
Sebagai kelanjutan dari workshop ini, BSN bersama DJBK Kementerian PUPR segera membentuk tim perumus standardisasi industri konstruksi melibatkan praktisi dan akademisi. Dimana dalam jangka waktu 3 bulan ke depan hingga Mei menghasilkan standar proses dan sistem untuk pekerjaan elevated structure yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan konstruksi. (red/ju)
