Konflik antara Huawei Technologies dan pemerintah Amerika Serikat di bawah adminitrasi Presiden Donald Trump masih panas hingga saat ini. Vendor China tersebut pun putar otak, memikirkan strategi lain apabila kelak tidak bisa memasok komponen, baik hardware maupun software dari AS.
Sebagai antisipasi, Huawei dikabarkan sedang merancang sistem operasi buatan sendiri untuk ponsel dan komputernya. Kabar itu telah dikonfirmasi langsung oleh sang CEO, Richard Yu Chengdong.
“Kami telah menyiapkan sistem operasi kami sendiri, apabila nanti kami tidak bisa lagi menggunakan sistem yang ada saat ini ( Android), kami akan siap dan punya rencana B,” kata Yu.
Selama ini Huawei masih mengandalkan OS besutan Google, Android untuk produk ponselnya. Sementara untuk komputer, Huawei mengandalkan Windows buatan Microsoft. Baik Google maupun Microsoft merupakan perusahaan AS.
OS Huawei konon bukan barang baru. Menurut sumber dalam, Huawei telah mengembangkan sistem operasinya sejak tahun 2012, setelah pemerintah AS mulai melakukan investigasi kepada dua vendor China, Huawei dan ZTE.
Sebelumnya, AS melarang perusahaan teknologi ZTE untuk menggunakan produk besutan perusahaan AS. Yu mengatakan bahawa Huawei juga memiliki sistem backup, tapi hanya akan digunakan untuk keadaan tertentu.
“Kami tidak berharap akan menggunakannya (sistem backup), dan jujur saja kami tidak ingin menggunakannya,” ucap Yu seperti dikutip South China Morning Post.
“Kami sangat mendukung mitra sistem operasi. Kami sangat senang dengan mereka dan konsumen kami juga menyukainya. Android dan Windows akan selalu menjadi pilihan pertama kami,” ujar Yu.
Masih dikuasai AS
Seperti diketahui, saat ini pasaran sistem operasi ponsel masih dikuasai perusahaan asal AS yakni Android dari Google dan iOS bikinan Apple.
Keduanya, menurut data Gartner tahun lalu, merengkuh 99,9 persen pangsa pasar. Sisanya, dihuni oleh OS lain dengan pangsa sangat kecil, seperti Windows Mobile OS, Symbian Nokia, dan Tizen dari Samsung.
Baru-baru ini, Huawei juga tersandung tuduhan pencurian rahasia dagang perusahaan AS sehingga menambah panjang riwayat buruk Huawei dengan AS.
Sebelumnya, Huawei juga terkena sanksi setelah dianggap melanggar aturan dagang di AS dengan melakukan bisnis sembunyi-sembunyi dengan Iran.
Huawei telah membantah tuduhan tersebut. Tahun lalu, Trump telah menandatangani perintah khusus yang melarang pemerintah dan kontraktor pemerintah di bawah National Defence Authorisation Act (NDAA) menggunakan teknologi milik Huawei dan ZTE.
Huawei pun mengajukan gugatan atas kebijakan tersebut dan meminta pengadilan AS untuk membatalkan aturan itu.
