Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bicara tentang nasib Pilkada langsung yang kini sedang jadi pembahasan karena wacana untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Menurut Tito, kalau publik sepakat Pilkada langsung tetap dilaksanakan, maka Pilkada langsung tetap ada.
“Kalau Pilkada langsung disepakati publik dan semuanya setuju bagus, ya kenapa tidak,” kata Tito di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Tito mengatakan pemerintah siap mencari solusi untuk menuntaskan masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Salah satunya, lewat penggunaan surat suara elektronik.
“Kalau ada dampak negatifnya kita carikan solusi misal besarnya anggaran pemerintah untuk mobilisasi pilkada langsung, bisa dengan e-voting. Voting menggunakan elektronik, nggak perlu surat suara langsung,” tuturnya.
Dia menyatakan saat ini dirinya sedang membangun komunikasi dengan akademisi terkait sistem Pilkada yang ada saat ini. Menurutnya, fokus pemerintah adalah mengurangi dampak negatif pelaksanaan Pilkada langsung.
“Saya membangun hubungan teman-teman akademisi dan bimtek untuk meminta pandangan-pandangan mereka tentang sistem pemilihan yang ada Pilkada. Intinya mengurangi dampak negatifnya sehingga kita mengharapkan Pilkada demokratis, berkualitas,” ujar Tito.
Mantan Kapolri ini juga mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiap menyelenggarakan Pilkada 2020. Dia mendorong pemerintah daerah menyiapkan segala keperluan Pilkada 2020.
“Persiapan pilkada 2020. Prinsip dari Kemendagri kita mendorong. Karena ini pilkada, anggarannya dari daerah APBD. Dari provinsi, kabupaten, kota karena sudah saya sampaikan untuk dianggarakan. Yang di provinsi kalau menganggarkan tolong dianggarakan. Untuk menganggarkan itu, koordinasi dan KPUD masing-masing, Bawaslu dan pengamanan semua harus dikoordinasikan, kebutuhan mereka berapa, habis itu di-review kemampuan dari daerah,” ucap Tito.
