Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyarankan agar Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang saat ini berada dibawah portfolio Menko Polhukam dialihkan menjadi dibawah portfolio Menko Perekonomian, sehingga TIK dapat tumbuh berkembang menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dan di DPR-RI Kementrian Kominfo tidak lagi bermitra dengan Komisi I/DPR-RI melainkan bermitra dengan Komisi V (yang membidangi infrastruktur) Khusus untuk fungsi penyebaran informasi (ex Departemen Penerangan) seyogyanya berada dibawah fungsi Sekretariat Negara sedangkan untuk konten berada dibawah tanggung jawab KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
“Dan untuk pengaturan regulasi dibidang TIK yang terkait dengan infrastruktur dan kualitas pelayanan TIK masih tetap berada dibawah tanggung jawab lembaga BRTI,” ujar Eddy Thoyib, Direktur Eksekutif Mastel dalam keterangan pernya di Jakarta.
Eddy melanjutkan, seharusnya telekomunikasi dan informatika merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi, di samping infrstruktur lainnya seperti jalan raya, jembatan, bandara, listrik, air, dan pelabuhan. Untuk ini Indonesia dituntut dalam waktu singkat mengembangkan infrastruktur telekomunikasi pita lebar (broadband) yang mencakup seluas mungkin wilayah Indonesia dengan harapan aplikasiaplikasi seperti e-Government, e-Health, e-Procurement, e-Education dan “e-Blusukan” dapat segera dimanfaatkan untuk seluruh daerah dan meningkatkan daya saing serta
kreativitas masyarakat.
Mastel berkeyakinan bahwa telekomunikasi dan informatika pada hakekatnya merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan bangsa dan suksesnya pembangun di suatu negara. Seluruh proses pembangunan, bisnis, transportasi, perdagangan, kesehatan dan pendidikan membutuhkan telekomunikasi di dalamnya.
Dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2009, sudah dinyatakan bahwa setiap kenaikan 10% penetrasi TIK ( dalam hal ini broadband atau jaringan pita lebar) akan dapat meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 1,38%. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini
Indonesia termasuk dalam negara-negara yang belum dapat mengambil manfaat ekonomi dari adanya keberadaan kemajuan teknologi di negaranya. Penyebabnya antara lain adanya keterbatasan ketersediaan sarana jaringan tetap pita lebar (atau jaringan serat optik) yang saat ini baru dinikmati oleh 3% penduduk Indonesia.
Sekedar catatan, MasteL sebagai Asosiasi yang bergerak di dalam bidang Telekomunikasi dan Infomatika sejak tahun 1993, berupaya memberikan saran dan usulan kepada Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Mohamad Jusuf Kalla tentang bagaimana seharusnya kedudukan Kominfo. (red)
