Jakarta, ItWorks- Lima inovasi berbasis digital, mengawali tahap seleksi wawancara menuju Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual.
Jakarta, ItWorks– Sebanyak lima inovator membuka tahap wawancara Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 di hari pertama (28/06/2021). Kelima inovator tersebut terdiri dari empat kementerian yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Telkom Indonesia. Mereka berhadapan dengan Tim Panel Independen.
Sebagaimana dilansir dalam rilis Humas KemenPANRB, wawancara sesi pertama diawali oleh PT. Telkom Indonesia dengan inovasi myDigilearn Online Learning Platform untuk Mendukung Pemenuhan Digital Talent Indonesia.
Dalam paparannya, Chairman of Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI) Jemy Vestius mengatakan, inovasi myDigilearn hadir untuk mempercepat pengembangan digital talent Indonesia melalui learning platform yang mengusung prinsip personalized-learning, menghubungkan learner dengan learner lain dan expert serta menghadirkan variasi learning experience untuk mendukung pengembangan digital talent karyawan BUMN dan aparatur negara.
“Dengan ribuan konten pembelajaran dan media learning baik melalui fitur pathway, course, class, video learning, podcast, webinar, dan virtual reality, myDigilearn mendukung terjadinya transformasi digital melalui pengembangan SDM,” ujarnya.
Inovasi kedua hadir dari Kantor Wilayah Provinsi Lampung Kementerian Agama dengan Madrasah Hebat Bermartabat dengan Tahfidzul Qur’an (SAHABAT QU) yang dipresentasikan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dijelaskan Tahfidzul Qur’an bertujuan menjadikan peserta didiknya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, mampu mengaktualisasikan diri secara positif dalam kehidupan masyarakat.
Selain siswa-siswi ditargetkan mampu menghafal Al-Qur’an minimal 10 juz, madrasah diharapkan menjadi lumbung hafiz-hafizah bagi Provinsi Lampung. Program Tahfidzul Qur’an dilaksanakan sebagai muatan lokal dengan peserta siswa/i madrasah, pengajar dari guru madrasah, serta tenaga pengajar dari unsur lain yang berkompeten. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Tahfidz Qur’an. Pembiayaan pembelajaran Tahfidzul Qur’an yaitu dari dana dari BOS madrasah.
Berikutnya, presentasi dilanjutkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif dengan inovasi Dukcapil’s Signature Electronic (D-SIGN). Inovasi yang mulai dibangun tahun 2019 ini merupakan aplikasi yang menggantikan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik yang bertujuan memberikan identitas yang sah bagi semua penduduk dengan cepat, akurat, dan gratis yang merupakan syarat utama agar penduduk dapat melakukan pencetakan dokumen secara mandiri dan memberikan pelayanan adminduk tanpa tatap muka dengan petugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada tatanan normal baru.
Solusi D-SIGN memungkinkan Kadis Dukcapil dan Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat bekerja dari mana pun, di dalam maupun di luar kantor, baik di dalam maupun di luar negeri, kapanpun dan situasi apapun serta dokumen kependudukan tidak perlu dilegalisir.
Kemudian presentasi dan wawancara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dua inovasi, yang pertama Pelayanan Terintegrasi Jaminan Ikan Bermutu Tinggi dan Karantina Profesional (PATIN JAMBI KITO).
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menyampaikan, inovasi tersebut merupakan sistem yang memfasilitasi akses pemeriksaan kesehatan/mutu ikan secara online/real-time yang mengatasi kendala jarak, waktu, dan biaya. Kemudian respon cepat/early warning system untuk penanganan dini potensi wabah, dan akses edukasi penanganan ikan segar dan pengobatan/pencegahan wabah penyakit berbasis ICT.
Inovasi yang sudah dapat diunduh pada Google Playstore ini, pembudidaya juga bisa mendapatkan informasi penyakit yang sedang menginfeksi ikannya, cara pengobatan, dan penanganan/pencegahan. Nelayan dan pedagang ikan juga dapat mengakses informasi cara penanganan ikan yang berkualitas, dan dapat mengontak SKIPM Jambi melalui forum interaktif.
Sesi pertama tahap presentasi dan wawancara ditutup oleh inovasi kedua dari Kementerian KKP yaitu Aplikasi Layanan Cukup Mudah dan Gampang (SICHUPANG). Dikatakan Rina inovasi memberikan kemudahan layanan sertifikasi lalu lintas komoditi perikanan, pengujian penyakit ikan karantina, sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan pembayaran online Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah adanya inovasi Si Chupang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi pengurangan waktu layanan dari 1-4 hari menjadi 30 menit.
Inovasi pada sesi kedua datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan dua terobosannya, yaitu Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan. Plt. Dirjen PPKL Kementerian LHK Sigit Reliantoro menuturkan PROPER merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan.
Selama 26 tahun PROPER telah menjadi platform bagi dunia usaha untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan, antara lain melalui efisiensi sumber daya. Pada masa pandemi COVID 19, KLHK telah memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan untuk pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan perizinan lingkungan. Di sisi lain situasi pandemi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk meredefinisikan program Corporate Social Responbility-nya untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana pandemi ini.
Rangkaian wawancara ditutup oleh inovasi kedua Kementerian LHK yakni Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web (SIPONGI). SIPONGI adalah sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan pertama yang memiliki dual interface yaitu internal interface (bagi personil pengendalian karhutla KLHK) dan public interface. Keunikan lainnya adalah merupakan sistem pertama yang mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai pihak yaitu data hotspot dari LAPAN, data luas karhutla, emisi, dan pencemaran udara dari KLHK, data perkiraan iklim dan cuaca dari BMKG dan memiliki sistem pelaporan online dari perusahaan.
SIPONGI juga merupakan sistem pemantauan karhutla pertama di Indonesia yang menggabungkan pola pemantauan hotspot dengan data lapangan melalui pelaporan groundcheck hotspot oleh petugas dan melalui pantauan CCTV Thermal telah dimiliki oleh KLHK sejak 2019. SIPONGI terhubung secara aktif dengan media sosial, memiliki penyaring kata kunci karhutla di medsos sehingga dapat melacak adanya indikasi karhutla secara cepat. (AC)
