Jakarta, ItWorks- Middle income trap menjadi perhatian penting di berbagai negara berkembang, termasuhk Indonesia. Perlu pemikiran serta strategi agar Indonesia tidak terperangkap dalam middle income trap dan mampu menjadi negara high income country.
Pernyataan itu disampikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Peluncuran Buku Indonesia 2045 pada (20/08) lalu. Sri Mulyani menekankan akan pentingnya pemikiran serta strategi agar Indonesia tidak terperangkap dalam middle income trap dan bisa menjadi negara high income country. Hal ini juga dibahas dalam buku Indonesia 2045 yang disusun oleh 15 ekonom serta praktisi muda FEB UI sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia yang berhasil naik kelas menjadi high income country.
“Pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM-nya adalah mereka yang pasti memiliki skill atau pendidikan, jadi kapasitas intelektualnya berkembang dan skillnya dari sisi kemampuan untuk bisa bekerja dan bekerja sama itu berkembang, dan tentu mereka juga harus sehat,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati dilansir dalam rilis pers, baru-baru ini.
Istilah middle income trap merupakan semkacam jebakan pendapatan kelas menengah, yakni mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju (high income country).
Menkeu menekankan bahwa reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan penting untuk membangun SDM yang berkualitas unggul. Aspek kesehatan termasuk bagian dari tugas pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, penangangan kesehatan sangat tergantung tentu dari sisi tindakan pemerintah pusat namun juga sangat tergantung kepada kepemimpinan dan sistem kesehatan di daerah.
“Saya ingin mengajak kepada yang hadir pada hari ini, Ayok pada saat kita menghadapi pandemi kita sekaligus melihat dan meneropong meneliti bagaimana membangun sistem kesehatan yang baik di Indonesia. Mungkin di Indonesia selama ini kita bicara tentang BPJS Kesehatan, akses kesehatan, dan fasilitas kesehatan dasar. Nah hal-hal seperti ini menurut saya menjadi area yang membutuhkan pemikiran dan penelitian. Bisa belajar dari negara lain, namun kita juga bisa melihat dari negara kita sendiri,” lanjut Menkeu.
Sama seperti bidang kesehatan, pendidikan ini juga merupakan urusan yang didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya untuk pendidikan dasar hingga menengah. Reformasi di dunia pendidikan sangat penting dilakukan, serta ditunjang dengan penggunaan teknologi.
“Jadi bagaimana kita mendesain pendidikan? Teknologi menjadi penting lagi terutama dalam situasi pandemi dimana anak-anak kita tidak bisa belajar di kelas selama satu setengah tahun. Ini masa yang panjang sekali dan pasti ada dampaknya. Saya berharap ini akan menjadi pemikiran, karena anak-anak yang sekarang ini sedang menghadapi pandemi, merekalah yang akan jadi milenial pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya,” tambah Menkeu.
Aspek kedua untuk menghindari middle income trap adalah jaring pengaman sosial. Menkeu mengatakan bahwa di negara maju desain jaring pengaman sosialnya bisa memastikan bahwa negara bisa maju namun juga menjamin tidak ada bagian sekelompok dari penduduknya yang tertinggal. Jaring pengaman sosial adalah menjaga agar masyarakat sosial bisa maju bersama-sama secara adil namun tetap kompetitif.
“Ini adalah suatu pemikiran yang perlu untuk kita lakukan. Saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk membuat reformasi jaring pengaman sosial. Bagaimana memberikan bantuan tanpa membuat mereka menjadi merasa punya entitlement, bagaimana kita bisa membantu keluarga dan anak-anaknya yang tertinggal tapi pada saat yang sama juga memberikan penguatan, dan bagaimana subsidi di Indonesia harus direform supaya mencapai target dan sasarannya,” jelasnya.
Transformasi ekonomi menjadi aspek ketiga agar terhindar dari middle income trap. Transformasi sektor manufaktur, penguatan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh UMKM agar bisa menjadi sumber kekuatan, transformasi dengan pemanfaatan teknologi agar mampu masuk dalam global supply chain, peningkatan produktivitas sektor agrikultur, dan transformasi sektor jasa agar mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan pekerjaan dan memberikan tingkat penghidupan yang baik adalah beberapa hal yang menurut Menkeu menjadi pemikiran penting terkait dengan isu transformasi ekonomi.
“Yang keempat saya lihat cukup banyak juga ditulis di dalam buku ini adalah mengenai institusi. Karena anda tahu bahwa menghilangkan atau menghindari middle income trap satu kuncinya adalah institusi yang baik,” lanjut Menkeu.
Institusi yang mampu memberikan pelayanan yang baik serta bebas dari korupsi adalah satu hal penting bagi pembangunan negara. Menkeu mengatakan bahwa Indonesia terus berbenah dengan melakukan serangkaian program transformasi serta reformasi birokrasi. Ia mendorong para milenial agar mulai menekuni mengenai perubahan institusi di Indonesia dengan tidak hanya bicara tentang apa yang perlu dilakukan, tapi juga bagaimana melakukannya. (AC)
