Jakarta, ItWorks- Kementerian Perindustrian berkomitmen kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dengan memperkuat implementasi tenologi digital. Selain itu juga bertekad untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Dalam hal ini setiap unit kerja harus mempertajam inovasi untuk meningkatkan layanan, salah satunya dengan dukungan teknologi digital untuk inovasi layanan,” ungkap Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Minggu (10/10) yang dilansir dalam siaran pers Kemenperin, baru-baru ini.
Masrokhan menjelaskan, sejalan dengan berkembangnya era digital saat ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, pelaksanaan pada pelayanan public juga dituntut harus dapat memberikan layanan yang prima dan penuh dengan inovasi. “Hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Irjen Kemenperin beserta jajaran melakukan kunjungan kerja di SMK-SMTI dan Baristand Industri Lampung sebagai satuan kerja Kemenperin yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Kami melihat kesiapan mereka, bagaimana penerapan pelayanan publiknya dan inovasi yang sudah dilakukan. Hasilnya sudah cukup baik,” tuturnya.
Menurut Masrokhan, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya Kemenperin untuk terus meningkatkan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. “Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang selalu menekankan komitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif dan akuntabel,” imbuhnya.
Sejak tahun 2015, Kemenperin telah menjalankan serangkaian langkah strategis dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan perubahan menuju good and clean governance. Pada tahun 2021 ini, Kemenperin mengusulkan kepada KemenPAN-RB sebanyak 14 satuan kerja untuk mendapat predikat WBBM dan 17 satuan kerja untuk mendapat predikat WBK, termasuk SMK-SMTI Lampung.
Masrokhan menambahkan, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. (AC)
