Teknologi Informasi (TI) berkembang kian maju, memungkinkan peredarannya semakin meluas. Dampaknya, menciptakan efisiensi terhadap waktu, biaya, ruang, dan lainnya, pada penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan, pendidikan, dan layanan masyarakat.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ir. Josaphat Rizal Primana, M. Sc. dalam siaran pers Digital Transformation Virtual Expo 2022 Wantiknas, Kamis, 03/02/2022.
Menurutnya, transformasi digital adalah proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis dan budaya untuk memenuhi perubahan kebutuhan.
“Transformasi digital mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan 10 sub major project, yaitu akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan UMKM, digitalisasi bantuan sosial, industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.”
Lebih jauh Josaphat mengutarakan pengaturan mengenai ekosistem digital mencakup berbagai pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang saling mendukung. Peraturan tersebut setidaknya meliputi tiga area terkait. Pertama, infrastruktur digital, dukungan sumber daya dan infrastruktur digital, termasuk di dalamnya tata Kelola data.
“Kedua, masyarakat, hak dasar, dan tata kelola digital, interaksi teknologi digital antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Ketiga, ekonomi digital, peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang dan efisiensi ekonomi.”
Ia pun mengajak masyarakat terus optimis bahwa Indonesia berada pada waktu dan situasi yang tepat untuk mempercepat transformasi digital.
“Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan ini. Terobosan baru harus beriring dengan keseriusan bersaing berbagi bersinergi,” tegasnya.
Baca: Ketua Wantiknas: Kecerdasan Artifisial Harus Dapat Dikontrol Manusia
Baca: Ini Rekomendasi Wantiknas untuk Akselerasi SDM Talenta Digital Indonesia
